LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka tampil sebagai keynote speaker dalam Simposium Nasional Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM) yang mengangkat tema “Transformasi Digital dan E-Government dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Responsif dan Transparan”. Kegiatan tersebut digelar di Kampus Universitas Muhammadiyah Kendari, Selasa (10/2/2026).
Dalam forum akademik tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka membagikan pengalamannya sebagai kepala daerah dalam menghadapi kompleksitas tata kelola pemerintahan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ia menyampaikan bahwa sejak awal menjabat, terdapat dua fokus utama yang menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
“Dua hal yang saya pikirkan di awal pemerintahan, yakni bagaimana menyelesaikan masalah dan bagaimana menyejahterakan masyarakat,” ujar Gubernur.
Berdasarkan fokus tersebut, Andi Sumangerukka menilai reformasi birokrasi dan penerapan e-government merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditunda. Menurutnya, transformasi digital menjadi kunci dalam mendorong inovasi, meningkatkan akuntabilitas, serta menyesuaikan sistem pemerintahan dengan tuntutan zaman, sekaligus mempercepat dan mempermudah pelayanan publik.
“E-government hadir untuk mempermudah pelayanan publik,” tuturnya.
Komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong digitalisasi pemerintahan mendapat apresiasi dari Ketua AIPPTM, Prof. Dr. Tri Sulistyaningsih, M.Si. Ia menilai langkah yang ditempuh Sultra patut menjadi contoh bagi daerah lain.
“Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah yang menjadi rookie dalam pengembangan digitalisasi pemerintahan,” ujarnya.
Apresiasi tersebut sejalan dengan capaian Pemprov Sultra yang berhasil meraih peringkat pertama nasional dalam ajang Championship Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) kategori Rookie of the Year. Prestasi ini menjadi lonjakan signifikan, mengingat pada tahun 2023 Sulawesi Tenggara masih berada di posisi ke-34 dari 34 provinsi. Saat ini, Sultra telah naik ke peringkat ke-16 dari total 38 provinsi di Indonesia.
Lebih lanjut, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-government sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu, transformasi birokrasi harus diawali dengan perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN), yang dituntut memiliki integritas, profesionalisme, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan ekspektasi publik.
“Untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, perubahan harus dimulai dari kepemimpinan. Karena itu, saya ingin membangun sistem yang baik,” tegas Gubernur.
Ia menutup pemaparannya dengan menekankan bahwa sistem digital yang menjunjung transparansi dan akuntabilitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berintegritas. (*)
