Ajang yang diikuti 240 peserta dari 50 kelompok pemancing tersebut menjadi wadah kompetisi olahraga masyarakat sekaligus upaya memperkenalkan potensi wisata bahari dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.

Turnamen mengusung tema “Mancing Bersama Membangun Harmoni, Melestarikan Laut, dan Menggerakkan Ekonomi Daerah”. Kegiatan ini diselenggarakan Asosiasi Permancingan Indonesia (APRI) Cabang Konawe Utara yang tergabung dalam Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), dengan PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Konawe Utara sebagai sponsor utama.

Dari total peserta, sebanyak 28 kelompok mengikuti kategori modern fishing, sedangkan 22 kelompok lainnya berkompetisi pada kategori tradisional fishing.

Rangkaian perlombaan diawali dengan pembukaan pada Jumat (6/11/2026) di Dermaga Polairud Molawe. Kegiatan ditandai dengan pelepasan peserta menuju lokasi perlombaan di perairan Labengki.

Pembukaan tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah dan pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Bupati Konawe Utara melalui Asisten III, Southeast Sulawesi Region CSR & ER Sub Division Head PT ANTAM (Persero) Tbk, Ketua DPK APRI Konawe Utara, Ketua KORMI Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Basarnas Konawe Utara, Camat Molawe, unsur TNI-Polri, jajaran Polairud, Danposal Konawe Utara, serta pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua APRI Konawe Utara menyampaikan apresiasi kepada ANTAM atas dukungan sebagai sponsor utama dalam penyelenggaraan turnamen untuk kedua kalinya.

Apresiasi serupa disampaikan Ketua KORMI Sultra yang menilai dukungan perusahaan turut membantu keberlangsungan olahraga masyarakat sekaligus memperkenalkan potensi daerah.

Sementara itu, Bupati Konawe Utara melalui Asisten III secara resmi membuka turnamen dan mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi. Tema kegiatan dinilai sejalan dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam membangun harmoni, menjaga lingkungan, dan menggerakkan perekonomian masyarakat.

Mewakili ANTAM, Southeast Sulawesi Region CSR & ER Sub Division Head, Muhammad Rusdan, berharap turnamen tersebut dapat berkembang menjadi agenda tahunan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

“ANTAM Fishing Tournament bukan sekadar ajang kompetisi memancing, tetapi juga menjadi ruang kita untuk berprestasi, memperlihatkan kemampuan dan kompetensi kita yang baik dalam kegiatan ini dan mudah-mudahan ada dari tim kita ini akan bisa diikutkan dalam ajang nasional nantinya mewakili Provinsi Sulawesi Tenggara,” ujar Rusdan.

Tim Belut Putih dan KFA Raih Juara Pertama

Setelah melalui rangkaian perlombaan, penimbangan hasil tangkapan kategori tradisional dilaksanakan pada Sabtu (7/11/2026) pukul 16.00 WITA.

Sementara itu, batas akhir penyetoran hasil tangkapan kategori modern berlangsung pada Minggu (8/11/2026) pukul 10.00 WITA, dilanjutkan dengan proses penimbangan.

Berdasarkan hasil perlombaan, Tim Belut Putih keluar sebagai juara pertama kategori tradisional dengan total tangkapan 5,6 kilogram. Posisi kedua ditempati Tim Nisa Kurapu dengan 4,2 kilogram, sedangkan juara ketiga diraih Tim Hulu-Hulu dengan hasil tangkapan 3 kilogram.

Pada kategori modern, Tim KFA berhasil meraih posisi pertama dengan total tangkapan 33,4 kilogram. Selanjutnya, Tim Solid 21 menempati posisi kedua dengan 33,2 kilogram, disusul Tim Ilfiani 2 di posisi ketiga dengan 31,2 kilogram.

Selain dua kategori utama tersebut, panitia juga memberikan penghargaan berdasarkan jenis ikan yang berhasil ditangkap peserta.

Tim Trifali meraih penghargaan kategori Trevally dengan berat 0,4 kilogram. Tim Buntal Beracun menjadi penerima penghargaan kategori Snapper dengan berat 1,3 kilogram.

Sementara itu, kategori Grouper diraih Tim Pertiwi Kakap Merah dengan berat 0,9 kilogram, sedangkan kategori Tenggiri/Wahoo diberikan kepada Tim Kuda Laut dengan hasil tangkapan 2,6 kilogram.

ANTAM Dorong Pengembangan Kategori Lomba dan Pelestarian Laut

Puncak kegiatan berlangsung pada Minggu (8/11/2026) pukul 13.00 WITA melalui pengumuman pemenang, penyerahan hadiah, sekaligus penutupan resmi ANTAM Fishing Tournament II 2026 oleh Advisor Direksi PT ANTAM (Persero) Tbk, Brigjen Isa Ansori.

Dalam sambutan penutupan, Isa Ansori mendorong APRI agar mengembangkan variasi kategori perlombaan pada penyelenggaraan berikutnya. Ia menilai potensi olahraga bahari di Sulawesi masih dapat dikembangkan, termasuk kompetisi menyelam, menembak, maupun memanah di bawah air.

“Materi tournament sayangnya hanya dua, tradisional dan modern. Saya ingin tahun depan ada satu materi lagi. Kalau menurut saya, orang-orang Sulawesi pada dasarnya menyelam, menembak atau memanah di air. Silakan dari APRI nanti diatur materi apa yang bisa dikembangkan. Salah satu pesan bagi kita, saya yakinkan laut ini tidak tercemar, laut ini masih kita pelihara dengan baik supaya kita bisa dapatkan manfaat dari sumber daya alam yang ada,” ungkapnya.

Pesan tersebut sekaligus menekankan pentingnya menjaga ekosistem laut agar potensi sumber daya bahari dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Melalui ANTAM Fishing Tournament II 2026, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara dunia usaha, pemerintah, organisasi olahraga, komunitas, dan masyarakat dalam mengembangkan wisata bahari serta membuka peluang ekonomi lokal.

Dukungan ANTAM terhadap kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong aktivitas positif masyarakat, memperkuat kolaborasi berbagai pihak, dan mendukung pengembangan potensi daerah yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan pesisir. (Adv)

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang berlangsung di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis (5/11/2026). Kerja sama ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.

General Manager ANTAM UBPN Konawe Utara, Eko Aditya, menyampaikan apresiasi kepada BNN Kabupaten Konawe atas kesediaan membangun sinergi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika.

Menurutnya, penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius karena dampaknya tidak hanya menyangkut kesehatan individu, tetapi juga berpotensi mengganggu keselamatan kerja, produktivitas karyawan, keamanan, hingga keberlangsungan operasional perusahaan.

“ANTAM berkomitmen mewujudkan lingkungan kerja yang bersih dari narkoba. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat langkah preventif dan korektif secara terintegrasi, mulai dari edukasi, sosialisasi, deteksi dini, hingga penanganan dan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target kita adalah Zero Narkoba di lingkungan kerja ANTAM UBPN Konawe Utara,” ungkap Eko Aditya.

Ia menegaskan, upaya memerangi narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh unsur, mulai dari manajemen, pekerja, mitra kerja, hingga masyarakat yang berada di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Sementara itu, Kepala BNN Kabupaten Konawe, Kompol Tira Wijaya, menyambut positif kerja sama tersebut. Kolaborasi dengan ANTAM dinilai menjadi salah satu bentuk dukungan dunia usaha terhadap pelaksanaan program nasional P4GN.

Melalui kesepakatan ini, kedua pihak berencana mengoptimalkan sejumlah langkah konkret, antara lain sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkotika, deteksi dini sesuai ketentuan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran informasi, serta koordinasi dalam penanganan permasalahan narkotika berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing.

Kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan internal perusahaan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya masyarakat yang sehat, aman, dan produktif di sekitar wilayah operasional ANTAM.

Bagi ANTAM, pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang mengedepankan integritas, disiplin, keselamatan, dan kepedulian sosial.

Dengan adanya sinergi bersama BNN Kabupaten Konawe, ANTAM UBPN Konawe Utara berharap upaya pencegahan dan pemberantasan narkotika dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya lingkungan kerja dan masyarakat yang bersih dari narkoba.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 27–29 Oktober 2026, tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Indonesia Mengajar. Program ini menjadi bagian dari komitmen ANTAM dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Asesmen dilakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekolah, mulai dari kapasitas tenaga pendidik, proses pembelajaran, kebutuhan pengembangan, hingga kesiapan lulusan menghadapi dunia kerja.

Dalam pelaksanaannya, tim Indonesia Mengajar menggunakan sejumlah metode, di antaranya wawancara, diskusi kelompok terarah atau *Focus Group Discussion* (FGD), observasi lingkungan sekolah, telaah dokumen, verifikasi faktual, serta kunjungan ke rumah peserta didik.

Pada hari pertama, Selasa (27/10/2026), tim Indonesia Mengajar yang didampingi ANTAM melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Pertemuan tersebut membahas gambaran awal kondisi pendidikan, termasuk data Rapor Pendidikan, perencanaan sekolah melalui ARKAS, serta Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Kepala Bidang Pendidikan SMK, Ishak Paway, S.Pd., M.A., dalam kesempatan itu menekankan pentingnya pendekatan pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing sekolah. Penguatan kebanggaan terhadap potensi lokal juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Memasuki hari kedua, Rabu (28/10/2026), tim melanjutkan asesmen dengan menggali informasi secara langsung dari kepala sekolah, guru, dan peserta didik SMK Negeri 1 Konawe Utara. Tahapan ini dilakukan untuk memahami kebutuhan pembelajaran sekaligus mengidentifikasi peluang pengembangan sekolah.

Sementara pada hari ketiga, Kamis (29/10/2026), tim melakukan kunjungan ke area operasional pertambangan ANTAM dan melaksanakan *home visit* ke keluarga peserta didik. Seluruh temuan kemudian dikonsolidasikan bersama ANTAM dan MIND ID selaku pemilik program.

Program SDP merupakan bagian dari upaya ANTAM mendorong transformasi pendidikan tingkat SMA dan SMK di sekitar wilayah operasional perusahaan. Pengembangan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada fasilitas fisik, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pendidik, kualitas pembelajaran, relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta kesiapan generasi muda menghadapi masa depan.

CSR & ER Division Head ANTAM, Yulan Kustiyan, menyampaikan harapan agar kolaborasi tersebut dapat membawa perubahan nyata bagi kualitas pendidikan di sekolah sasaran.

Dalam pertemuan Program Pengembangan Sekolah Tingkat Menengah Wilayah Operasi ANTAM yang dihadiri jajaran unit ANTAM dan staf ahli Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Yulan menggambarkan harapan terhadap masa depan sekolah melalui kolaborasi lintas pihak.

“Dulu sekolah ini biasa saja dengan banyak keterbatasan, namun berkat kolaborasi ANTAM, pemerintah, dan Kementerian, sekolah ini mampu menghasilkan lulusan berkualitas, terampil, dan siap bekerja,” ungkapnya.

Hasil asesmen awal tersebut selanjutnya akan menjadi landasan dalam menyusun desain intervensi program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi SMK Negeri 1 Konawe Utara. ANTAM berharap sekolah tersebut dapat berkembang menjadi institusi pendidikan berkualitas yang mampu menghasilkan lulusan kompeten, terampil, dan berdaya saing.

Melalui inisiatif ini, ANTAM memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan pendidikan untuk membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap agenda pembangunan sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan dunia kerja. (Adv)

Peserta Program Mandiri Pangan PT ANTAM (Persero) Tbk UBPN Konawe Utara tersebut sebelumnya memulai kegiatan pertanian dari pekarangan rumah. Kini, ia mampu memperluas usaha taninya dan mencatat hasil panen kumulatif sekitar 110 kilogram cabai hingga panen keempat pada 20 Oktober 2026.

Pengembangan usaha tersebut tidak terlepas dari pendampingan pertanian yang diterimanya melalui Program Mandiri Pangan serta dukungan alat pengolah tanah atau cultivator dari ANTAM bersama kelompok taninya.

Sebelum menggarap lahan yang lebih luas, Ibnu telah menanam berbagai jenis sayuran di sekitar rumah. Hasil budidayanya dimanfaatkan untuk kebutuhan keluarga sekaligus dijual kepada masyarakat setempat.

Di bawah pepohonan dekat rumahnya, sebuah bale-bale bambu menjadi tempat warga membeli sayuran segar. Pembelinya beragam, mulai dari ibu rumah tangga hingga pengelola usaha katering.

Permintaan yang mulai terbentuk mendorong Ibnu untuk meningkatkan skala produksinya. Ia kemudian mengembangkan lahan dengan kemiringan sekitar 45 derajat untuk menanam cabai merah keriting varietas Laba F1 dan cabai merah besar.

Dalam proses penanaman, Ibnu menyiapkan sekitar 1.700 lubang tanam. Meski demikian, perjalanan budidayanya tetap menghadapi kendala, termasuk cuaca panas dan kemarau yang menyebabkan sekitar 20 tanaman mati.

Pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi Ibnu. Sebelum bergabung dalam Program Mandiri Pangan, ia pernah membudidayakan cabai di lahan yang lebih luas, tetapi hasilnya belum sesuai harapan. Saat itu, keterbatasan pengetahuan mengenai penanganan hama, penyakit, dan kebutuhan nutrisi tanaman menjadi salah satu kendala.

Melalui pendampingan program, ia memperoleh kesempatan untuk mempelajari teknik budidaya yang lebih baik, berdiskusi dengan sesama peserta, dan menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung di lahan.

Menurut Ibnu, keberhasilan bertani tidak semata-mata ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh proses belajar dan kemampuan menghadapi kegagalan.

“Jangan langsung melihat dari hasil, jangan tanya hasil panennya, coba tanya prosesnya, mulai dari cabai yang gagal terkena hama dan lain-lain. Kebanyakan orang hanya melihat hasil akhirnya, padahal ada proses yang dilalui. Menurut saya, yang dibutuhkan itu ketekunan dan kesabaran, mba..,” ungkap Pak Ibnu pada pendamping program.

Selain peningkatan pengetahuan, ketersediaan cultivator turut membantu Ibnu mengatasi kendala pengolahan lahan. Kondisi tanah yang curam membuat pekerjaan secara manual membutuhkan tenaga besar dan waktu lebih panjang.

Ia menjelaskan, pengolahan lahan berukuran 50 x 30 meter yang sebelumnya memerlukan waktu sekitar tujuh hingga sepuluh hari dengan cara manual, kini dapat diselesaikan dalam kurang lebih dua hari menggunakan cultivator. Setelah itu, pekerjaan dilanjutkan dengan pembuatan bedengan.

“Kalau menggunakan tenaga manual, kami harus mencangkul dalam dan membutuhkan beberapa orang. Biayanya juga cukup besar karena harus membayar tenaga kerja harian. Setelah ada cultivator, pekerjaan menjadi lebih cepat dan tenaga yang dikeluarkan tidak sebanyak sebelumnya. Saya bisa mengerjakannya sendiri dengan bantuan mesin, sehingga biaya pengolahan lahan juga lebih ringan,” jelasnya.

Setelah tahap pembukaan lahan, Ibnu melanjutkan pekerjaan dengan menggemburkan tanah, membuat bedengan dan saluran drainase, memberikan pupuk dasar, serta memasang mulsa. Ia juga mengatur kebutuhan air untuk tanaman dengan memanfaatkan aliran sungai di sekitar lahan melalui selang, terutama untuk menjangkau bagian atas lahan yang sulit memperoleh pasokan air.

Dari sisi produksi, hasil budidaya cabai tersebut menunjukkan perkembangan dalam empat kali panen. Panen pertama menghasilkan sekitar enam kilogram, kemudian meningkat menjadi 25 kilogram pada panen kedua dan 40 kilogram pada panen ketiga. Pada panen keempat, yang berlangsung 20 Oktober 2026, hasilnya mencapai 39 kilogram.

Dengan demikian, total produksi dari empat kali panen tercatat sekitar 110 kilogram. Proses sejak pembukaan lahan hingga panen pertama membutuhkan waktu kurang lebih dua hingga tiga bulan.

Hasil panen tersebut mulai terserap pasar. Sebagian cabai dipesan oleh usaha katering perusahaan di sekitar wilayah tersebut, sedangkan sisanya dijual melalui pedagang dan pembeli langsung.

Jangkauan pemasaran Ibnu juga meluas hingga ke luar Desa Mowundo, termasuk wilayah Asera dan Lasolo. Informasi mengenai ketersediaan hasil panen yang dibagikan keluarganya melalui WhatsApp turut membantu memperkenalkan produknya kepada calon pembeli baru.

Ibnu menilai peluang usaha pertanian masih terbuka karena kebutuhan konsumen terhadap cabai dan sayuran belum sepenuhnya terpenuhi oleh produksi lokal. Kondisi itu menjadi salah satu alasan baginya untuk terus mengembangkan usaha tani.

“Selama saya mengamati, kebutuhan konsumen masih lebih besar dibandingkan kemampuan produsen untuk memenuhinya. Saya optimistis, selama masyarakat mendapatkan edukasi pertanian dan mau belajar, peluang ini bisa dikembangkan,” tuturnya.

Ke depan, Ibnu berharap pendampingan pertanian dapat terus berjalan sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh pengetahuan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha tani. Ia juga memiliki cita-cita menjadikan Desa Mowundo sebagai salah satu sentra produksi pangan dan sayuran di Kecamatan Molawe.

Ia menyatakan kesediaannya berbagi pengalaman dengan masyarakat yang ingin belajar bertani, termasuk warga yang belum menjadi peserta Program Mandiri Pangan.

Sementara itu, Southeast Sulawesi Region, CSR ER Sub Division Head PT ANTAM Tbk, Muhammad Rusdan, mengapresiasi upaya Ibnu Hajar bersama kelompok taninya dalam mengembangkan potensi pertanian melalui ketekunan dan kemauan untuk terus belajar.

Menurut Rusdan, pemberdayaan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan sarana produksi. Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi lokal juga menjadi bagian penting untuk membangun usaha yang mandiri.

“ANTAM hadir sebagai pendukung melalui penyediaan sarana dan pendampingan, sementara masyarakat menjadi pelaku utama dalam mengembangkan usahanya. Kami berharap semangat Pak Ibnu dapat menginspirasi masyarakat lainnya untuk terus belajar, mengembangkan potensi pertanian, dan membangun kemandirian,” ujar Muhammad Rusdan.

Ia menambahkan, ANTAM berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas petani dan kelompok tani melalui pendampingan berkelanjutan agar manfaat Program Mandiri Pangan dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat.

“Kami berharap Desa Mowundo dapat berkembang menjadi salah satu sentra pangan dan sayuran di Kecamatan Molawe. Lebih dari itu, kami ingin masyarakat semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan serta mampu mengembangkan potensi pertanian lokal secara produktif dan berkelanjutan,” tutupnya.

Pengalaman Ibnu Hajar menunjukkan bahwa pengembangan usaha pertanian membutuhkan perpaduan antara pengetahuan, ketekunan, akses pasar, dan dukungan sarana. Melalui Program Mandiri Pangan, ANTAM mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lokal agar dapat mengembangkan usaha secara produktif dan berkelanjutan.

Pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi PT ANTAM (Persero) Tbk, TNI dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam upaya membuka akses masyarakat serta mendukung aktivitas pendidikan, sosial dan ekonomi warga.

Peresmian dihadiri Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko bersama jajaran, Bupati Konawe Utara Dr. H. Ikbar, S.H., M.H., jajaran pemerintah daerah, perwakilan PT ANTAM Tbk, pemerintah Kecamatan Motui dan Desa Banggina, tokoh masyarakat serta warga penerima manfaat.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial berupa 1.000 paket kepada masyarakat.

Akses Warga Kini Lebih Dekat

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda dikerjakan melalui kerja sama Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodim 1430/Konawe Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta PT ANTAM Tbk.

Pekerjaan jembatan berlangsung sejak 27 April hingga 22 Agustus 2026.

Keberadaan jembatan ini diharapkan memberikan perubahan terhadap mobilitas masyarakat Desa Banggina. Sebelum jembatan dibangun, sebagian warga harus menempuh perjalanan sekitar 8 kilometer untuk mengantar anak-anak ke sekolah.

Jalur yang sebelumnya digunakan juga dinilai memiliki risiko keselamatan karena sebagian akses melintasi jalur hauling yang digunakan kendaraan berat untuk aktivitas operasional.

CSR & ER Division Head PT ANTAM Tbk, Yulan Kustiyan, yang hadir mewakili Direksi ANTAM, mengatakan pembangunan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Sebagai BUMN, ANTAM memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan CSR atau TJSL sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi ANTAM bersama TNI dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Yulan.

Menurut Yulan, jembatan tersebut diharapkan dapat memangkas akses warga sekaligus memberikan jalur yang lebih aman, khususnya bagi anak-anak yang hendak menuju sekolah.

“Dengan adanya jembatan ini, akses masyarakat menjadi lebih dekat dan aman. Anak-anak dapat lebih mudah menuju sekolah, sementara masyarakat juga memiliki akses yang lebih baik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” lanjut Yulan.

Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan hasil kerja bersama antara TNI, pemerintah daerah, ANTAM dan masyarakat.

Selain mempermudah mobilitas, jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi warga serta memperkuat hubungan antarwilayah.

“Harapan kami, fasilitas ini dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga dapat digunakan masyarakat dengan nyaman dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ujar Pangdam XIV/Hasanuddin.

Hal senada disampaikan Bupati Konawe Utara Dr. H. Ikbar, S.H., M.H. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut.

Menurut Ikbar, akses transportasi yang semakin terbuka dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, pelayanan pemerintahan hingga kegiatan sosial dan ekonomi.

“Jembatan bukan sekadar sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa,” ujar Bupati Konawe Utara.

Warga Sambut Kehadiran Jembatan

Kehadiran jembatan juga mendapat sambutan dari masyarakat Desa Banggina. Salah seorang perwakilan warga menyebut pembangunan tersebut memberikan perubahan terhadap aktivitas sehari-hari, terutama bagi anak-anak yang harus bersekolah serta masyarakat yang membutuhkan akses antarwilayah.

“Sekarang akses kami lebih dekat dan aman. Kami berharap jembatan ini dapat terus dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat. Terima kasih kepada TNI, pemerintah daerah, ANTAM, dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan jembatan ini,” ungkapnya.

Peresmian Jembatan Perintis Garuda ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Dengan beroperasinya jembatan tersebut, masyarakat Desa Banggina kini memiliki akses baru yang diharapkan dapat menunjang kegiatan sehari-hari sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah di Konawe Utara.

Bagi ANTAM, pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program TJSL perusahaan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan TNI serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Keberlanjutan manfaat jembatan selanjutnya diharapkan dapat dijaga bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.**

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Samsuddin Rahim, dan sebelumnya dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto. Kegiatan berlangsung secara dinamis dan penuh antusiasme, mencerminkan keseriusan para legislator dalam menyusun fondasi pembangunan jangka menengah yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterlibatan Penuh Anggota Dewan

Salah satu poin penting yang disuarakan dalam forum tersebut adalah permintaan agar pembahasan dokumen RPJMD dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh anggota DPRD, tidak hanya oleh Bapemperda. Menurut Samsuddin Rahim, dokumen RPJMD merupakan arah kebijakan strategis selama lima tahun dan memuat konsekuensi kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, partisipasi penuh seluruh anggota dewan dianggap krusial.

“RPJMD ini adalah arah pembangunan kota selama lima tahun ke depan. Maka wajar jika semua anggota DPRD Kendari dilibatkan dalam pembahasannya,” tegas Samsuddin Rahim.

Sorotan terhadap Program Rp100 Juta per RT

Isu yang paling mencuri perhatian dalam rapat kali ini ialah rencana program pemberian dana Rp100 juta per RT yang tertuang dalam visi-misi kepala daerah terpilih. Legislator Zulham Damu mempertanyakan aspek legalitas dan mekanisme pelaksanaan program tersebut, termasuk apakah dana tersebut akan dikucurkan dalam bentuk hibah atau belanja langsung.

Menanggapi hal tersebut, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyampaikan bahwa program tersebut masih dalam tahap perumusan dan saat ini tengah disusun petunjuk teknis (juknis)-nya. Program itu nantinya akan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk hibah konsumtif.

Beberapa legislator juga mengusulkan agar proses penyusunan juknis dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat seperti lurah dan pengurus RT/RW. Hal ini untuk menghindari kesenjangan sosial dan memastikan bahwa program benar-benar menyasar kebutuhan lokal.

Struktur dan Misi RPJMD

Dalam pemaparannya, Sekretaris Bappeda menjelaskan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 terdiri atas lima bab utama yang saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota maupun provinsi. Dokumen ini juga mengadopsi indikator-indikator makro pembangunan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, serta proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah.

RPJMD juga menetapkan lima misi utama pembangunan Kota Kendari, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbaikan layanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah kota.

Keseimbangan Fiskal Jadi Perhatian

Pembahasan juga menyentuh aspek fiskal dan keberlanjutan anggaran. Legislator Simon Mantong mengingatkan bahwa implementasi janji politik harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak memicu defisit anggaran.

“Kita harus menyeimbangkan neraca belanja dan pendapatan agar tidak terus-terusan menanggung defisit,” ujar Simon.

Kekhawatiran ini didukung oleh data tren pendapatan daerah yang menunjukkan pertumbuhan bertahap, namun tetap menuntut pengelolaan anggaran yang cermat dan realistis.

Usulan Isu Sosial dan Lingkungan

Beberapa anggota dewan juga mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan yang diharapkan masuk dalam dokumen RPJMD. Di antaranya adalah pemanfaatan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat, kebutuhan akan penambahan fasilitas pendidikan akibat sistem zonasi, hingga pemberdayaan kelompok marginal seperti gelandangan, pengemis, dan warga miskin kota.

Isu-isu ini dianggap relevan dengan misi pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial yang tercantum dalam kerangka RPJMD.

Kota Layak Huni dan Berdaya Saing

Menutup rapat pembahasan sesi pertama, Ketua Bapemperda DPRD Kendari, Samsuddin Rahim menegaskan, proses pembahasan RPJMD tidak hanya akan berhenti pada aspek teknokratis semata, namun juga harus memastikan bahwa dokumen ini mencerminkan harapan dan aspirasi seluruh warga Kota Kendari.

“Kita ingin menjadikan Kendari bukan hanya semakin maju, tapi juga kota yang layak huni dan berdaya saing. Itu arah besarnya,” pungkas Samsuddin.

Pembahasan akan dilanjutkan pada sesi-sesi berikutnya untuk mendalami substansi kebijakan per sektor, menyempurnakan dokumen, dan menyusun strategi implementasi yang efektif, inklusif, serta berkelanjutan. (Adv)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili La Yuli, menyoroti sejumlah permasalahan mendasar yang dinilai masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan Kota Kendari sebagai kota yang layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagaimana visi yang diusung dalam RPJMD 2025–2029.

Beberapa isu krusial yang disampaikan antara lain ialah ketersediaan dan kualitas air bersih, risiko bencana alam, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, serta persoalan gizi buruk dan stunting.

“Sebagaimana diketahui terkait pelayanan air bersih di Kota Kendari hingga kini belum berjalan maksimal. Untuk kita menekankan bahwa, kebutuhan air bersih bagi masyarakat harus benar-benar diperhatikan,” terangnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga perlu memastikan peningkatan harapan hidup dan pelayanan keluarga sehat, menekan angka stunting, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan

Fraksi PKS pun menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mengingat masih banyak keluarga di Kota Kendari yang mengalami masalah sosial dan psikologis. Kondisi permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, serta infrastruktur perkotaan seperti jalan, persampahan, dan sistem transportasi massal juga disebut sebagai bagian dari agenda besar yang perlu mendapat prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS berharap RPJMD ini dapat mendorong sistem manajerial dan pengawasan yang lebih baik terhadap belanja daerah. Efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sorotan, terutama dalam konteks pencapaian stabilitas ekonomi daerah.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi fiskal daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

“Kami berharap Pemkot Kendari mampu mengelola belanja dan pendapatan dengan pendekatan yang inovatif, namun tetap menjaga akuntabilitas publik,” ungkapnya

Adapun rekomendasi strategis Fraksi PKS kepada Pemerintah Kota Kendari yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pelayanan dasar masyarakat. Dimana Pemerintah Kota Kendari diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap instansi pelayanan publik agar tidak ada lagi keluhan yang berulang dari masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong dibangunnya sistem integrasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan bisa lebih akurat, cepat, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi, termasuk perkembangan teknologi dan isu global yang terus berubah.

“Dengan sistem data yang terintegrasi, kita bisa lebih adaptif dalam merespons tantangan zaman, termasuk digitalisasi pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang berbasis data,” ujar La Yuli.

Melalui pandangan umumnya, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi ini juga berharap masukan-masukan strategis tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kendari dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Disisi lain, Fraksi PKS memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kota Kendari atas penyusunan RPJMD 2025-2029. Fraksi PKS menilai, dokumen tersebut telah melalui proses kajian yang cukup panjang dalam merumuskan isu-isu strategis dan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Kota Kendari.

Pihaknya pun menyampaikan, bahwa RPJMD tersebut sudah menunjukkan harmonisasi dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi pondasi penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan secara nasional dan regional.

Sementara itu, terkait permasalah air bersih di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran telah membangun sinergitas dengan Pemerintah La Rochelle, Prancis untuk penanganan masalah air bersih.

Bahkan usai melakukan pertemuan di Balai Kota Kendari, keduanya berkunjung ke Kantor PDAM Kota Kendari, di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga.

Dalam kunjungan itu, Siska mengaku jika ada masalah di PDAM Kota Kendari yang menyebabkan penyaluran air bersih ke masyarakat belum membuahkan hasil maksimal dan kualitas air yang disalurkan kurang baik.

“Salah satu penyebabnya adalah masalah teknis di bagian penyaringan. Dari pihak La Rochelle, alhamdulillah sudah mendatangkan alat, sementara dalam perakitan. Semoga segera tuntas sehingga air bersih bisa tersalurkan dan mencukupi,” ucapnya. (Adv)

Mewakili Wali Kota Kendari, Sekretaris Kota Kendari, Amir Hasan, menuturkan, menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, PAN, dan Demokrat mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RPJMD sebelumnya, ia menegaskan bahwa proses pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan akan dilakukan secara berkala dan terbuka. Evaluasi tersebut akan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

“Evaluasi pembangunan merupakan aspek penting yang kami kawal secara sistematis dan terbuka. Ini akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal,” ujarnya.

Terkait arah pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Kendari juga memastikan bahwa RPJMD 2025–2029 telah diselaraskan dengan kebijakan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi besar Indonesia Emas 2045.

Amir menjelaskan bahwa keselarasan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggung jawab, serta penciptaan lapangan kerja yang kompetitif di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

“Dengan integrasi ini, kita berharap arah pembangunan Kendari tidak berjalan sendiri, tetapi selaras dengan semangat pembangunan nasional,” tambahnya.

Adapun catatan dan masukan dari Fraksi Golkar, PKS, NasDem, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan PIR.

Amir menjabarkan, penyusunan RPJMD 2025–2029 dirancang sebagai penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi tonggak awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari 2025–2045.

RPJMD tersebut mengusung visi: “Terwujudnya Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan”, yang dijabarkan melalui lima misi, lima tujuan strategis, 14 sasaran pembangunan, serta berbagai program prioritas lintas sektor yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semua perumusan program dalam RPJMD ini berangkat dari kebutuhan riil warga, termasuk akses layanan dasar, mobilitas perkotaan, hingga penguatan ekonomi lokal,” ujar Wali Kota.

Tidak sampai disitu, menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait sinkronisasi dengan tata ruang kota, Sekot Kendari ini menyampaikan, RPJMD telah ditelaah dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari tahun 2010–2030 serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Teluk Kendari.

Penyesuaian tersebut turut mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ketahanan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan serta potensi wilayah yang dimiliki.

“Sinkronisasi ruang dan kebijakan ini menjadi jaminan bahwa arah pembangunan tidak tumpang tindih, serta memperhatikan kelestarian lingkungan jangka panjang,” jelasnya.

Menanggapi masukan Fraksi PAN mengenai pentingnya pemerataan pembangunan dan mitigasi bencana, ia menegaskan kebijakan dalam RPJMD akan diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Kota Kendari.

Setiap program pembangunan akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana, sejalan dengan kebutuhan tiap-tiap wilayah kecamatan dan kelurahan.

“Pemerataan pembangunan adalah kunci untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah. Semua kecamatan akan mendapat perhatian yang setara dalam program pembangunan,” tegasnya.

Terhadap pandangan Fraksi PIR, Amir yang mewakili Pemkot Kendari, mengatakan, mengenai pentingnya partisipasi publik, pihaknya akan memastikan seluruh tahapan penyusunan RPJMD telah dilakukan secara inklusif. Mulai dari konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), Focus Group Discussion (FGD), hingga pembahasan bersama legislatif telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan, menjadi landasan dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Kita sama-sama berharap RPJMD ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi mewujudkan Kendari sebagai kota yang layak huni, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” harap Amir.

Dengan penyusunan yang matang, responsif, dan partisipatif, RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi instrumen nyata dalam membangun masa depan Kota Kendari yang lebih baik. (Adv)

Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan strategis, catatan kritis, serta sejumlah rekomendasi terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahunan Kota Kendari.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Nasruddin Saud, menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya di kecamatan Poasia, Abeli, Nambo, dan Baruga.

“Fraksi PAN mendorong adanya kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang adil dan proporsional untuk wilayah-wilayah tersebut, agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud,” jelasnya.

Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sebesar Rp793 miliar, PAN menilai perlu dilakukan reformasi fiskal secara menyeluruh. Di antaranya melalui digitalisasi sistem perpajakan, pengembangan sektor ekonomi kreatif, serta efisiensi terhadap belanja non prioritas. Selain itu, PAN juga mendorong agar strategi penanggulangan kemiskinan berbasis data kelurahan diperkuat, disertai upaya serius dalam penanganan stunting, mitigasi bencana, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) melalui juru bicaranya, Gilang Satya Witama mengkritisi pendekatan penyusunan RPJMD yang dinilai masih terlalu normatif dan birokratis. PIR menegaskan bahwa RPJMD seharusnya mampu menjawab tiga pertanyaan fundamental: ke mana arah pembangunan Kota Kendari, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mencapainya.

Fraksi PIR mendesak agar penyusunan RPJMD dilakukan secara demokratis, inklusif, serta memperkuat prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Mereka menekankan agar dokumen ini tidak hanya menjadi kumpulan retorika, melainkan berisi strategi yang realistis dan dapat diimplementasikan.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui Hety Purnawati Saranani, menyampaikan, bahwa dokumen RPJMD telah disusun dengan landasan teoritis yang memadai. Namun, pelaksanaan di lapangan perlu dipercepat agar tidak menghambat implementasi program prioritas.

“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya RPJMD menjadi arah pembangunan yang benar-benar menyentuh isu strategis dan mendesak seperti banjir, kawasan kumuh, serta ketimpangan infrastruktur antar wilayah,” jelasnya

PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan publik serta penguatan peran SKPD dalam pengawasan menjadi bagian penting agar RPJMD benar-benar menjadi dokumen yang operasional dan bukan sekadar formalitas administratif.

Fraksi Demokrat melalui Saharuddin menyambut baik visi pembangunan yang inklusif dalam RPJMD. Namun, fraksinya menilai perlu adanya penjabaran yang lebih konkret dalam bentuk program prioritas, indikator kinerja yang jelas, dan strategi yang menyasar sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif.

Demokrat juga menyoroti pentingnya sinergi antara visi pembangunan dengan kondisi fiskal daerah. Mereka meminta agar perencanaan dilakukan secara realistis, terintegrasi dengan renstra perangkat daerah, serta mampu melibatkan kelompok rentan dalam proses pembangunan.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Fadhal Rahmat menekankan pentingnya integrasi RPJMD dengan dokumen tata ruang seperti RTRW dan RDTR, khususnya Teluk Kendari. Hal ini untuk memastikan arah pembangunan Kota Kendari tetap berada dalam koridor jangka panjang 20 tahun mendatang. Golkar juga mempertanyakan apakah sektor ekonomi unggulan dan ketahanan infrastruktur telah diposisikan sebagai prioritas utama dalam dokumen RPJMD tersebut.

Fraksi PKS turut menyampaikan beberapa isu penting, di antaranya ketersediaan dan kualitas air bersih, penanggulangan risiko bencana yang semakin meningkat, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan transportasi publik. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan dasar, digitalisasi birokrasi, dan penguatan sistem informasi yang terintegrasi untuk menjawab tantangan zaman.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Arwin menegaskan bahwa RPJMD harus memiliki pijakan yang kuat dalam mendefinisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Fraksinya mendorong agar arah kebijakan pembangunan Kota Kendari tetap selaras dengan strategi nasional, antara lain pengembangan SDM, reformasi pengelolaan sampah, dan penciptaan lapangan kerja hijau yang ramah lingkungan.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kota Kendari menyuarakan harapan agar RPJMD 2025–2029 tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang partisipatif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

DPRD berharap Pemerintah Kota Kendari dapat menindaklanjuti seluruh pandangan fraksi dalam proses penyempurnaan final dokumen RPJMD, agar produk hukum daerah ini benar-benar menjawab tantangan pembangunan Kota Kendari lima tahun mendatang. (Adv)

Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menekankan bahwa penyerahan Raperda RPJMD ini merupakan tahapan awal yang krusial dalam proses pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“Penyerahan dokumen ini menjadi langkah penting untuk melanjutkan pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD Kendari,” ujar Siska.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari 2025–2045, serta diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara periode yang sama.

Siska menjelaskan, penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan awal, kajian, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra, konsultasi publik, Musrenbang, hingga harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun fokus pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029 meliputi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah.

“Dokumen ini juga disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Kendari serta RPJMD Provinsi Sultra,” tambahnya.

Raperda RPJMD tersebut memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan, strategi dan program, serta indikator kinerja dan target yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan.

Wali Kota Kendari ini juga berharap DPRD Kendari dapat segera membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda ini sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota menargetkan Perda RPJMD Kota Kendari 2025–2029 dapat ditetapkan pada akhir Juli 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, dokumen Raperda RPJMD 2025-2029 mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kendari.

Diantaranya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Nasruddin Saud yang menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya di Poasia, Abeli, Nambo, dan Baruga. Fraksi PAN mendorong kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang adil untuk wilayah tersebut.

Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp793 miliar, PAN menekankan pentingnya reformasi kebijakan fiskal, termasuk digitalisasi pajak, pengembangan ekonomi kreatif, dan efisiensi belanja non prioritas.

Selain itu, Fraksi PAN juga mendorong strategi pengentasan kemiskinan berbasis data kelurahan, penanggulangan stunting, penguatan mitigasi bencana, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Adapun Fraksi NasDem lewat wakilnya, Arwin menyampaikan, pentingnya menyusun RPJMD berdasarkan definisi yang kuat atas visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Arwin menegaskan bahwa arah kebijakan daerah harus mengacu pada strategi nasional seperti pengembangan SDM, reformasi pengelolaan sampah, dan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan.

Sementara, Fraksi PKS turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, serta menekankan pentingnya integrasi sistem data dan informasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

“Jangan ada lagi keluhan masyarakat atas pelayanan dasar. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan isu global yang turut memengaruhi kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat,”

Pada intinya tujuh fraksi yang ada di DPRD Kendari yakni Fraksi PAN, Persatuan Indonesia Raya, Demokrat, Golkar, PKS, PDI Perjuangan dan Fraksi Nasdem mendorong agar RPJMD Kota Kendari 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang terukur, partisipatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Seluruh Fraksi DPRD Kendari ini berharap Pemerintah Kota Kendari dapat merespons pandangan tersebut dalam penyempurnaan dokumen akhir RPJMD. (Adv)