Pembangunan jembatan tersebut merupakan hasil kolaborasi PT ANTAM (Persero) Tbk, TNI dan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara dalam upaya membuka akses masyarakat serta mendukung aktivitas pendidikan, sosial dan ekonomi warga.

Peresmian dihadiri Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko bersama jajaran, Bupati Konawe Utara Dr. H. Ikbar, S.H., M.H., jajaran pemerintah daerah, perwakilan PT ANTAM Tbk, pemerintah Kecamatan Motui dan Desa Banggina, tokoh masyarakat serta warga penerima manfaat.

Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penyerahan bantuan sosial berupa 1.000 paket kepada masyarakat.

Akses Warga Kini Lebih Dekat

Pembangunan Jembatan Perintis Garuda dikerjakan melalui kerja sama Kodam XIV/Hasanuddin dan Kodim 1430/Konawe Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta PT ANTAM Tbk.

Pekerjaan jembatan berlangsung sejak 27 April hingga 22 Agustus 2026.

Keberadaan jembatan ini diharapkan memberikan perubahan terhadap mobilitas masyarakat Desa Banggina. Sebelum jembatan dibangun, sebagian warga harus menempuh perjalanan sekitar 8 kilometer untuk mengantar anak-anak ke sekolah.

Jalur yang sebelumnya digunakan juga dinilai memiliki risiko keselamatan karena sebagian akses melintasi jalur hauling yang digunakan kendaraan berat untuk aktivitas operasional.

CSR & ER Division Head PT ANTAM Tbk, Yulan Kustiyan, yang hadir mewakili Direksi ANTAM, mengatakan pembangunan tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

“Sebagai BUMN, ANTAM memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan CSR atau TJSL sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini menjadi salah satu bentuk nyata kolaborasi ANTAM bersama TNI dan Pemerintah Daerah dalam menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ujar Yulan.

Menurut Yulan, jembatan tersebut diharapkan dapat memangkas akses warga sekaligus memberikan jalur yang lebih aman, khususnya bagi anak-anak yang hendak menuju sekolah.

“Dengan adanya jembatan ini, akses masyarakat menjadi lebih dekat dan aman. Anak-anak dapat lebih mudah menuju sekolah, sementara masyarakat juga memiliki akses yang lebih baik untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Kami berharap fasilitas ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” lanjut Yulan.

Dorong Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Bangun Nawoko mengatakan pembangunan Jembatan Perintis Garuda merupakan hasil kerja bersama antara TNI, pemerintah daerah, ANTAM dan masyarakat.

Selain mempermudah mobilitas, jembatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi warga serta memperkuat hubungan antarwilayah.

“Harapan kami, fasilitas ini dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya sehingga dapat digunakan masyarakat dengan nyaman dan memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ujar Pangdam XIV/Hasanuddin.

Hal senada disampaikan Bupati Konawe Utara Dr. H. Ikbar, S.H., M.H. Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan jembatan tersebut.

Menurut Ikbar, akses transportasi yang semakin terbuka dapat membantu masyarakat memperoleh akses terhadap pendidikan, pelayanan pemerintahan hingga kegiatan sosial dan ekonomi.

“Jembatan bukan sekadar sarana penghubung antarwilayah, tetapi juga membuka akses dan kesempatan bagi masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kekuatan penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa,” ujar Bupati Konawe Utara.

Warga Sambut Kehadiran Jembatan

Kehadiran jembatan juga mendapat sambutan dari masyarakat Desa Banggina. Salah seorang perwakilan warga menyebut pembangunan tersebut memberikan perubahan terhadap aktivitas sehari-hari, terutama bagi anak-anak yang harus bersekolah serta masyarakat yang membutuhkan akses antarwilayah.

“Sekarang akses kami lebih dekat dan aman. Kami berharap jembatan ini dapat terus dijaga dan dimanfaatkan bersama oleh masyarakat. Terima kasih kepada TNI, pemerintah daerah, ANTAM, dan seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan jembatan ini,” ungkapnya.

Peresmian Jembatan Perintis Garuda ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita.

Dengan beroperasinya jembatan tersebut, masyarakat Desa Banggina kini memiliki akses baru yang diharapkan dapat menunjang kegiatan sehari-hari sekaligus memperlancar konektivitas antarwilayah di Konawe Utara.

Bagi ANTAM, pembangunan fasilitas tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan program TJSL perusahaan yang dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah dan TNI serta disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Keberlanjutan manfaat jembatan selanjutnya diharapkan dapat dijaga bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.**

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), Samsuddin Rahim, dan sebelumnya dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto. Kegiatan berlangsung secara dinamis dan penuh antusiasme, mencerminkan keseriusan para legislator dalam menyusun fondasi pembangunan jangka menengah yang inklusif dan berkelanjutan.

Keterlibatan Penuh Anggota Dewan

Salah satu poin penting yang disuarakan dalam forum tersebut adalah permintaan agar pembahasan dokumen RPJMD dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh anggota DPRD, tidak hanya oleh Bapemperda. Menurut Samsuddin Rahim, dokumen RPJMD merupakan arah kebijakan strategis selama lima tahun dan memuat konsekuensi kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, partisipasi penuh seluruh anggota dewan dianggap krusial.

“RPJMD ini adalah arah pembangunan kota selama lima tahun ke depan. Maka wajar jika semua anggota DPRD Kendari dilibatkan dalam pembahasannya,” tegas Samsuddin Rahim.

Sorotan terhadap Program Rp100 Juta per RT

Isu yang paling mencuri perhatian dalam rapat kali ini ialah rencana program pemberian dana Rp100 juta per RT yang tertuang dalam visi-misi kepala daerah terpilih. Legislator Zulham Damu mempertanyakan aspek legalitas dan mekanisme pelaksanaan program tersebut, termasuk apakah dana tersebut akan dikucurkan dalam bentuk hibah atau belanja langsung.

Menanggapi hal tersebut, pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyampaikan bahwa program tersebut masih dalam tahap perumusan dan saat ini tengah disusun petunjuk teknis (juknis)-nya. Program itu nantinya akan difokuskan pada pembangunan sarana prasarana lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, bukan untuk hibah konsumtif.

Beberapa legislator juga mengusulkan agar proses penyusunan juknis dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan unsur masyarakat seperti lurah dan pengurus RT/RW. Hal ini untuk menghindari kesenjangan sosial dan memastikan bahwa program benar-benar menyasar kebutuhan lokal.

Struktur dan Misi RPJMD

Dalam pemaparannya, Sekretaris Bappeda menjelaskan bahwa dokumen RPJMD 2025–2029 terdiri atas lima bab utama yang saling terintegrasi dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota maupun provinsi. Dokumen ini juga mengadopsi indikator-indikator makro pembangunan seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat pengangguran terbuka, serta proyeksi pertumbuhan pendapatan daerah.

RPJMD juga menetapkan lima misi utama pembangunan Kota Kendari, di antaranya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) perbaikan layanan dasar, pembangunan ekonomi inklusif, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah kota.

Keseimbangan Fiskal Jadi Perhatian

Pembahasan juga menyentuh aspek fiskal dan keberlanjutan anggaran. Legislator Simon Mantong mengingatkan bahwa implementasi janji politik harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar tidak memicu defisit anggaran.

“Kita harus menyeimbangkan neraca belanja dan pendapatan agar tidak terus-terusan menanggung defisit,” ujar Simon.

Kekhawatiran ini didukung oleh data tren pendapatan daerah yang menunjukkan pertumbuhan bertahap, namun tetap menuntut pengelolaan anggaran yang cermat dan realistis.

Usulan Isu Sosial dan Lingkungan

Beberapa anggota dewan juga mengangkat isu-isu sosial dan lingkungan yang diharapkan masuk dalam dokumen RPJMD. Di antaranya adalah pemanfaatan hutan adat untuk kesejahteraan masyarakat, kebutuhan akan penambahan fasilitas pendidikan akibat sistem zonasi, hingga pemberdayaan kelompok marginal seperti gelandangan, pengemis, dan warga miskin kota.

Isu-isu ini dianggap relevan dengan misi pemerataan pembangunan dan perlindungan sosial yang tercantum dalam kerangka RPJMD.

Kota Layak Huni dan Berdaya Saing

Menutup rapat pembahasan sesi pertama, Ketua Bapemperda DPRD Kendari, Samsuddin Rahim menegaskan, proses pembahasan RPJMD tidak hanya akan berhenti pada aspek teknokratis semata, namun juga harus memastikan bahwa dokumen ini mencerminkan harapan dan aspirasi seluruh warga Kota Kendari.

“Kita ingin menjadikan Kendari bukan hanya semakin maju, tapi juga kota yang layak huni dan berdaya saing. Itu arah besarnya,” pungkas Samsuddin.

Pembahasan akan dilanjutkan pada sesi-sesi berikutnya untuk mendalami substansi kebijakan per sektor, menyempurnakan dokumen, dan menyusun strategi implementasi yang efektif, inklusif, serta berkelanjutan. (Adv)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili La Yuli, menyoroti sejumlah permasalahan mendasar yang dinilai masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan Kota Kendari sebagai kota yang layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagaimana visi yang diusung dalam RPJMD 2025–2029.

Beberapa isu krusial yang disampaikan antara lain ialah ketersediaan dan kualitas air bersih, risiko bencana alam, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, serta persoalan gizi buruk dan stunting.

“Sebagaimana diketahui terkait pelayanan air bersih di Kota Kendari hingga kini belum berjalan maksimal. Untuk kita menekankan bahwa, kebutuhan air bersih bagi masyarakat harus benar-benar diperhatikan,” terangnya.

Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga perlu memastikan peningkatan harapan hidup dan pelayanan keluarga sehat, menekan angka stunting, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan

Fraksi PKS pun menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mengingat masih banyak keluarga di Kota Kendari yang mengalami masalah sosial dan psikologis. Kondisi permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, serta infrastruktur perkotaan seperti jalan, persampahan, dan sistem transportasi massal juga disebut sebagai bagian dari agenda besar yang perlu mendapat prioritas.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS berharap RPJMD ini dapat mendorong sistem manajerial dan pengawasan yang lebih baik terhadap belanja daerah. Efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sorotan, terutama dalam konteks pencapaian stabilitas ekonomi daerah.

Fraksi PKS juga menekankan pentingnya menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi fiskal daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

“Kami berharap Pemkot Kendari mampu mengelola belanja dan pendapatan dengan pendekatan yang inovatif, namun tetap menjaga akuntabilitas publik,” ungkapnya

Adapun rekomendasi strategis Fraksi PKS kepada Pemerintah Kota Kendari yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pelayanan dasar masyarakat. Dimana Pemerintah Kota Kendari diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap instansi pelayanan publik agar tidak ada lagi keluhan yang berulang dari masyarakat.

Selain itu, Fraksi PKS mendorong dibangunnya sistem integrasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan bisa lebih akurat, cepat, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi, termasuk perkembangan teknologi dan isu global yang terus berubah.

“Dengan sistem data yang terintegrasi, kita bisa lebih adaptif dalam merespons tantangan zaman, termasuk digitalisasi pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang berbasis data,” ujar La Yuli.

Melalui pandangan umumnya, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi ini juga berharap masukan-masukan strategis tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kendari dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Disisi lain, Fraksi PKS memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kota Kendari atas penyusunan RPJMD 2025-2029. Fraksi PKS menilai, dokumen tersebut telah melalui proses kajian yang cukup panjang dalam merumuskan isu-isu strategis dan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Kota Kendari.

Pihaknya pun menyampaikan, bahwa RPJMD tersebut sudah menunjukkan harmonisasi dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi pondasi penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan secara nasional dan regional.

Sementara itu, terkait permasalah air bersih di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran telah membangun sinergitas dengan Pemerintah La Rochelle, Prancis untuk penanganan masalah air bersih.

Bahkan usai melakukan pertemuan di Balai Kota Kendari, keduanya berkunjung ke Kantor PDAM Kota Kendari, di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga.

Dalam kunjungan itu, Siska mengaku jika ada masalah di PDAM Kota Kendari yang menyebabkan penyaluran air bersih ke masyarakat belum membuahkan hasil maksimal dan kualitas air yang disalurkan kurang baik.

“Salah satu penyebabnya adalah masalah teknis di bagian penyaringan. Dari pihak La Rochelle, alhamdulillah sudah mendatangkan alat, sementara dalam perakitan. Semoga segera tuntas sehingga air bersih bisa tersalurkan dan mencukupi,” ucapnya. (Adv)

Mewakili Wali Kota Kendari, Sekretaris Kota Kendari, Amir Hasan, menuturkan, menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan, PAN, dan Demokrat mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan RPJMD sebelumnya, ia menegaskan bahwa proses pengendalian, monitoring, dan evaluasi pembangunan akan dilakukan secara berkala dan terbuka. Evaluasi tersebut akan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

“Evaluasi pembangunan merupakan aspek penting yang kami kawal secara sistematis dan terbuka. Ini akan menjadi dasar penyesuaian kebijakan untuk mencapai hasil yang lebih optimal,” ujarnya.

Terkait arah pembangunan jangka menengah, Pemerintah Kota Kendari juga memastikan bahwa RPJMD 2025–2029 telah diselaraskan dengan kebijakan nasional, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan visi besar Indonesia Emas 2045.

Amir menjelaskan bahwa keselarasan tersebut mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, pengelolaan lingkungan hidup secara bertanggung jawab, serta penciptaan lapangan kerja yang kompetitif di tengah dinamika ekonomi nasional dan global.

“Dengan integrasi ini, kita berharap arah pembangunan Kendari tidak berjalan sendiri, tetapi selaras dengan semangat pembangunan nasional,” tambahnya.

Adapun catatan dan masukan dari Fraksi Golkar, PKS, NasDem, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan PIR.

Amir menjabarkan, penyusunan RPJMD 2025–2029 dirancang sebagai penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi tonggak awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari 2025–2045.

RPJMD tersebut mengusung visi: “Terwujudnya Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan”, yang dijabarkan melalui lima misi, lima tujuan strategis, 14 sasaran pembangunan, serta berbagai program prioritas lintas sektor yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semua perumusan program dalam RPJMD ini berangkat dari kebutuhan riil warga, termasuk akses layanan dasar, mobilitas perkotaan, hingga penguatan ekonomi lokal,” ujar Wali Kota.

Tidak sampai disitu, menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait sinkronisasi dengan tata ruang kota, Sekot Kendari ini menyampaikan, RPJMD telah ditelaah dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari tahun 2010–2030 serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Teluk Kendari.

Penyesuaian tersebut turut mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ketahanan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan serta potensi wilayah yang dimiliki.

“Sinkronisasi ruang dan kebijakan ini menjadi jaminan bahwa arah pembangunan tidak tumpang tindih, serta memperhatikan kelestarian lingkungan jangka panjang,” jelasnya.

Menanggapi masukan Fraksi PAN mengenai pentingnya pemerataan pembangunan dan mitigasi bencana, ia menegaskan kebijakan dalam RPJMD akan diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Kota Kendari.

Setiap program pembangunan akan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan serta pengurangan risiko bencana, sejalan dengan kebutuhan tiap-tiap wilayah kecamatan dan kelurahan.

“Pemerataan pembangunan adalah kunci untuk memperkecil kesenjangan antarwilayah. Semua kecamatan akan mendapat perhatian yang setara dalam program pembangunan,” tegasnya.

Terhadap pandangan Fraksi PIR, Amir yang mewakili Pemkot Kendari, mengatakan, mengenai pentingnya partisipasi publik, pihaknya akan memastikan seluruh tahapan penyusunan RPJMD telah dilakukan secara inklusif. Mulai dari konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), Focus Group Discussion (FGD), hingga pembahasan bersama legislatif telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan, menjadi landasan dalam menyusun arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Kita sama-sama berharap RPJMD ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi mewujudkan Kendari sebagai kota yang layak huni, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” harap Amir.

Dengan penyusunan yang matang, responsif, dan partisipatif, RPJMD 2025–2029 diharapkan menjadi dokumen yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjadi instrumen nyata dalam membangun masa depan Kota Kendari yang lebih baik. (Adv)

Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan strategis, catatan kritis, serta sejumlah rekomendasi terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahunan Kota Kendari.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, Nasruddin Saud, menyoroti masih adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya di kecamatan Poasia, Abeli, Nambo, dan Baruga.

“Fraksi PAN mendorong adanya kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang adil dan proporsional untuk wilayah-wilayah tersebut, agar pemerataan pembangunan benar-benar terwujud,” jelasnya.

Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipatok sebesar Rp793 miliar, PAN menilai perlu dilakukan reformasi fiskal secara menyeluruh. Di antaranya melalui digitalisasi sistem perpajakan, pengembangan sektor ekonomi kreatif, serta efisiensi terhadap belanja non prioritas. Selain itu, PAN juga mendorong agar strategi penanggulangan kemiskinan berbasis data kelurahan diperkuat, disertai upaya serius dalam penanganan stunting, mitigasi bencana, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Sementara itu, Fraksi Persatuan Indonesia Raya (PIR) melalui juru bicaranya, Gilang Satya Witama mengkritisi pendekatan penyusunan RPJMD yang dinilai masih terlalu normatif dan birokratis. PIR menegaskan bahwa RPJMD seharusnya mampu menjawab tiga pertanyaan fundamental: ke mana arah pembangunan Kota Kendari, apa yang ingin dicapai, dan bagaimana cara mencapainya.

Fraksi PIR mendesak agar penyusunan RPJMD dilakukan secara demokratis, inklusif, serta memperkuat prinsip partisipatif sebagaimana diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Mereka menekankan agar dokumen ini tidak hanya menjadi kumpulan retorika, melainkan berisi strategi yang realistis dan dapat diimplementasikan.

Fraksi PDI Perjuangan, melalui Hety Purnawati Saranani, menyampaikan, bahwa dokumen RPJMD telah disusun dengan landasan teoritis yang memadai. Namun, pelaksanaan di lapangan perlu dipercepat agar tidak menghambat implementasi program prioritas.

“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pentingnya RPJMD menjadi arah pembangunan yang benar-benar menyentuh isu strategis dan mendesak seperti banjir, kawasan kumuh, serta ketimpangan infrastruktur antar wilayah,” jelasnya

PDI Perjuangan juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan. Keterlibatan publik serta penguatan peran SKPD dalam pengawasan menjadi bagian penting agar RPJMD benar-benar menjadi dokumen yang operasional dan bukan sekadar formalitas administratif.

Fraksi Demokrat melalui Saharuddin menyambut baik visi pembangunan yang inklusif dalam RPJMD. Namun, fraksinya menilai perlu adanya penjabaran yang lebih konkret dalam bentuk program prioritas, indikator kinerja yang jelas, dan strategi yang menyasar sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kreatif.

Demokrat juga menyoroti pentingnya sinergi antara visi pembangunan dengan kondisi fiskal daerah. Mereka meminta agar perencanaan dilakukan secara realistis, terintegrasi dengan renstra perangkat daerah, serta mampu melibatkan kelompok rentan dalam proses pembangunan.

Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya Fadhal Rahmat menekankan pentingnya integrasi RPJMD dengan dokumen tata ruang seperti RTRW dan RDTR, khususnya Teluk Kendari. Hal ini untuk memastikan arah pembangunan Kota Kendari tetap berada dalam koridor jangka panjang 20 tahun mendatang. Golkar juga mempertanyakan apakah sektor ekonomi unggulan dan ketahanan infrastruktur telah diposisikan sebagai prioritas utama dalam dokumen RPJMD tersebut.

Fraksi PKS turut menyampaikan beberapa isu penting, di antaranya ketersediaan dan kualitas air bersih, penanggulangan risiko bencana yang semakin meningkat, serta perbaikan infrastruktur dasar seperti drainase, sanitasi, dan transportasi publik. Fraksi ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pelayanan dasar, digitalisasi birokrasi, dan penguatan sistem informasi yang terintegrasi untuk menjawab tantangan zaman.

Sementara itu, Fraksi NasDem melalui juru bicaranya Arwin menegaskan bahwa RPJMD harus memiliki pijakan yang kuat dalam mendefinisikan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Fraksinya mendorong agar arah kebijakan pembangunan Kota Kendari tetap selaras dengan strategi nasional, antara lain pengembangan SDM, reformasi pengelolaan sampah, dan penciptaan lapangan kerja hijau yang ramah lingkungan.

Secara umum, seluruh fraksi DPRD Kota Kendari menyuarakan harapan agar RPJMD 2025–2029 tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang partisipatif, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

DPRD berharap Pemerintah Kota Kendari dapat menindaklanjuti seluruh pandangan fraksi dalam proses penyempurnaan final dokumen RPJMD, agar produk hukum daerah ini benar-benar menjawab tantangan pembangunan Kota Kendari lima tahun mendatang. (Adv)

Dalam sambutannya, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menekankan bahwa penyerahan Raperda RPJMD ini merupakan tahapan awal yang krusial dalam proses pembangunan daerah lima tahun ke depan.

“Penyerahan dokumen ini menjadi langkah penting untuk melanjutkan pembahasan dan persetujuan bersama antara pemerintah dan DPRD Kendari,” ujar Siska.

RPJMD merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan pembangunan jangka menengah daerah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari 2025–2045, serta diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara periode yang sama.

Siska menjelaskan, penyusunan RPJMD dilakukan melalui berbagai tahapan mulai dari perencanaan awal, kajian, konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Sultra, konsultasi publik, Musrenbang, hingga harmonisasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun fokus pembangunan yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029 meliputi peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan peluang usaha, peningkatan akses serta kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah.

“Dokumen ini juga disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Kendari serta RPJMD Provinsi Sultra,” tambahnya.

Raperda RPJMD tersebut memuat visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan, strategi dan program, serta indikator kinerja dan target yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan.

Wali Kota Kendari ini juga berharap DPRD Kendari dapat segera membahas dan memberikan persetujuan terhadap Raperda ini sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota menargetkan Perda RPJMD Kota Kendari 2025–2029 dapat ditetapkan pada akhir Juli 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya, dokumen Raperda RPJMD 2025-2029 mendapat tanggapan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kendari.

Diantaranya Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya Nasruddin Saud yang menyoroti ketimpangan pembangunan antar wilayah, khususnya di Poasia, Abeli, Nambo, dan Baruga. Fraksi PAN mendorong kebijakan afirmatif dan alokasi anggaran yang adil untuk wilayah tersebut.

Terkait target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp793 miliar, PAN menekankan pentingnya reformasi kebijakan fiskal, termasuk digitalisasi pajak, pengembangan ekonomi kreatif, dan efisiensi belanja non prioritas.

Selain itu, Fraksi PAN juga mendorong strategi pengentasan kemiskinan berbasis data kelurahan, penanggulangan stunting, penguatan mitigasi bencana, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Adapun Fraksi NasDem lewat wakilnya, Arwin menyampaikan, pentingnya menyusun RPJMD berdasarkan definisi yang kuat atas visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Arwin menegaskan bahwa arah kebijakan daerah harus mengacu pada strategi nasional seperti pengembangan SDM, reformasi pengelolaan sampah, dan penciptaan lapangan kerja ramah lingkungan.

Sementara, Fraksi PKS turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas layanan publik, terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, serta menekankan pentingnya integrasi sistem data dan informasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari.

“Jangan ada lagi keluhan masyarakat atas pelayanan dasar. Pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan isu global yang turut memengaruhi kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat,”

Pada intinya tujuh fraksi yang ada di DPRD Kendari yakni Fraksi PAN, Persatuan Indonesia Raya, Demokrat, Golkar, PKS, PDI Perjuangan dan Fraksi Nasdem mendorong agar RPJMD Kota Kendari 2025–2029 tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang terukur, partisipatif, dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Seluruh Fraksi DPRD Kendari ini berharap Pemerintah Kota Kendari dapat merespons pandangan tersebut dalam penyempurnaan dokumen akhir RPJMD. (Adv)

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Fadhal Rahmat menekankan, pentingnya RPJMD Kota Kendari untuk tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dinilai krusial agar arah pembangunan kota memiliki keterkaitan langsung dengan isu-isu strategis nasional, apalagi mengingat struktur pembiayaan Kota Kendari saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer pusat sebesar 70,11 persen. Sementara itu, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas di angka 28,25 persen.

Fraksi Golkar juga meminta agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, kelistrikan, air minum, perumahan, dan perlindungan sosial.

“Hal itu menjadi dasar untuk menjamin pemerataan pelayanan publik dan mempercepat pengentasan ketimpangan sosial di wilayah Kota Kendari,” ungkapnya.

Teluk Kendari sebagai Simbol Sejarah dan Masa Depan Ekonomi

Salah satu poin strategis yang disorot secara spesifik adalah pentingnya perumusan peran dan fungsi Teluk Kendari dalam RPJMD 2025–2029. Fraksi Golkar menilai, Teluk Kendari bukan hanya memiliki nilai sejarah sebagai cikal bakal pusat pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai kawasan pengembangan ekonomi, pariwisata, dan perikanan.

Fraksi Golkar meminta agar pengembangan Teluk Kendari dirancang selaras dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan I yang telah ditetapkan dalam dokumen Central Business Development (CBD) Teluk Kendari Tahun 2020–2040. Dokumen tersebut sudah mengatur arah pengembangan kawasan Water Front City yang mencakup 16 kelurahan di empat kecamatan.

Oleh karena itu, RPJMD Kota Kendari harus mampu menetapkan blok kawasan fungsional secara tegas untuk mendukung aktivitas komersial yang terarah dan berkelanjutan.

Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan suatu pertanyaan, yakni apakah penyusunan RPJMD Kota Kendari 2025–2029 sudah benar-benar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010–2030 dan RDTR CBD Teluk Kendari 2020–2040, agar tidak menyimpang dari arah pembangunan kota yang telah ditetapkan dalam jangka 20 tahun?

Fraksi Golkar berharap RPJMD Kota Kendari tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi rencana yang strategis, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kendari yang diwakili Sekretaris Kota Kendari Amir Hasan, megatakan, penyusunan RPJMD 2025–2029 dirancang sebagai penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi tonggak awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari 2025–2045.

RPJMD tersebut mengusung visi “Terwujudnya Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan”, yang dijabarkan melalui lima misi, lima tujuan strategis, 14 sasaran pembangunan, serta berbagai program prioritas lintas sektor yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semua perumusan program dalam RPJMD ini berangkat dari kebutuhan riil warga, termasuk akses layanan dasar, mobilitas perkotaan, hingga penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.

Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait sinkronisasi dengan tata ruang kota. Sekot Kendari ini menerangkan, RPJMD telah ditelaah dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari tahun 2010–2030 serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Teluk Kendari.

Penyesuaian tersebut turut mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ketahanan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan serta potensi wilayah yang dimiliki.

“Sinkronisasi ruang dan kebijakan ini menjadi jaminan bahwa arah pembangunan tidak tumpang tindih, serta memperhatikan kelestarian lingkungan jangka panjang,” jelasnya.

Diakhir, Amir mengatakan, untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi Kota Kendari, tentu diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan, menjadi landasan dalam menyusun arah pembangunan Kota Kendari lima tahun ke depan.

“Kita sama-sama berharap RPJMD ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi mewujudkan Kendari sebagai kota yang layak huni, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” harapnya. (Adv)

Dalam keterangannya melalui sambungan telepon, Laode Ashar menjelaskan, RDP yang dilakukan bersama DPRD Sultra menghasilkan dua kesimpulan utama untuk penanganan jalan rusak tersebut, yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang.

“Untuk jangka panjang, disepakati bahwa Pemkot Kendari akan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD,” ungkapnya, Senin (14/07/2025).

Sementara itu, untuk penanganan jangka pendek, telah disepakati pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Kendari akan menyediakan material timbunan, Pemerintah Provinsi Sultra akan menyiapkan alat berat, sedangkan pihak Pelindo akan menanggung bahan bakar dan operator alat berat.

“Langkah ini penting agar penanganan jalan rusak bisa dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dengan pemadatan tanah secara rutin,” jelas legislator dari Dapil Kecamatan Kendari dan Kendari Barat tersebut.

Ia menambahkan, selama ini penimbunan jalan dilakukan menggunakan tanah dari wilayah Nambo. Namun, saat musim hujan, kondisi jalan menjadi berlumpur dan semakin parah karena dilalui kendaraan bertonase berat seperti truk kontainer.

Laode Ashar juga menegaskan, bahwa ia menolak jika jalan tersebut dihibahkan kepada Pelindo, karena meski dominan digunakan oleh aktivitas pelabuhan, jalan tersebut masih merupakan akses umum bagi masyarakat sekitar dan pengendara lainnya.

“Kalau jalan itu dihibahkan ke Pelindo, besar kemungkinan akan ditutup. Saya menolak itu. Tidak bisa karena ini masih jalan akses masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, usulan dana dari IJD yang mungkin disetujui hanya sekitar Rp20 miliar, sementara kebutuhan anggaran untuk memperbaiki ruas jalan Bungkutoko–Pelindo diperkirakan mencapai Rp37 miliar.

Menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, Laode Ashar menyampaikan, DPRD Kota Kendari bersama DPRD Provinsi Sultra serta perwakilan Komisi V DPR RI akan melakukan kunjungan ke kantor pusat Pelindo dalam waktu dekat.

“Kami akan berangkat bersama-sama ke Pelindo Pusat dan Komisi V DPR RI. Tujuannya untuk memperkuat usulan Pemkot Kendari dalam pemanfaatan dana IJD, sekaligus mendorong Pelindo agar lebih serius menangani kerusakan jalan ini,” ujarnya.

Ia berharap, total anggaran sebesar Rp37 miliar yang dibutuhkan dapat diakomodasi baik oleh pemerintah pusat maupun oleh Pelindo, agar akses jalan strategis menuju pelabuhan tersebut segera mendapatkan perbaikan yang layak.

Sebelumnya, Azhar juga telah berkesempatan melakukan kunjungan ke Pelindo IV yang didampingi Wakil Ketua Komisi III, Arsyad Alastum, Sekretaris Komisi III, Muslimin, serta Anggota Komisi III DPRD Kendari lainnya yakni, Laode Alimin, Simon Mantong, Hasbulan, dan La Yuli serta Dinas PUPR Kota Kendari.

Pada saat itu, Ashar menuturkan, kedatangannya bersama Anggota Komisi III DPRD Kendari dan Dinas PUPR Kendari merupakan bentuk perhatian DPRD Kendari kepada Pelindo IV Cabang Kendari karena berada di Kota Kendari, sekaligus menanggapi tuntutan para sopir kontainer terkait kerusakan jalan yang memang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.

“Setelah kita analisis secara teknis, memang jalan ini tidak bisa hanya di aspal karena kendaraan yang lewat, seperti container, membawa beban yang sangat berat. Harus dibeton agar tahan lama,” ucapnya.

“Kita sudah hitung kebutuhan anggarannya, sekitar Rp45 miliar. Pemkot Kendari pun akan mengajukan usulan pendanaan itu ke pemerintah pusat agar bisa ditangani melalui program strategis nasional atau dana alokas ()i khusus,” tambahnya.

Menurutnya lagi, DPRD Kendari mendorong adanya solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pelindo untuk perbaikan sementara jalan yang rusak parah.

“Sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan proses hibah aset jalan, kita minta Pelindo segera ambil bagian untuk penanganan sementara. Bisa gunakan CSR agar jalan ini tidak semakin membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.

Anggota DPRD 3 periode ini juga mengungkapkan, bahwa pihak Pelindo pada dasarnya siap membantu dalam hal perbaikan jalan, namun mereka menginginkan agar jalur jalan menuju pelabuhan dihibahkan terlebih dahulu oleh Pemkot Kendari kepada Pelindo.(Adv)

Hal ini disampaikan fraksi-fraksi pada rapat paripurna dengan agenda pembacaan pandangan akhir fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024, Senin (14/07/2024).

Fraksi PDIP, diwakili La Ode Lawama, mengatakan, agar tidak terjadi defisit sebagaimana di tahun 2024 kemarin, agar kirang Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk melakukan peningkatan PAD. Ia pun berharap Kepala Dinas lingkup Pemkot Kendari untuk membuka peluang-peluang untuk bisa meningkatkan PAD.

Hal senada diungkapkan Fraksi Golkar, Jumran. Ia mengungkapkan, terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2024, perlu dilakukan efisiensi dan penyelarasan terhadap belanja dan pembiayaan secara profesional akibat defisit anggaran.

“Menetapkan pagu anggaran pemerintah sesuai kebutuhan guna memperkuat struktur pendapatan daerah, serta mengoptimalkan Pantai Nambo sebagai sumber PAD khususnya di bidang pariwisata,” katanya.

Sementara itu, Fraksi PKS diwakili dr Djabar Aljufri mengharapkan, kepada setiap SKPD pengelola anggaran dalam mengelola APBD agar hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, disiplin anggaran yang tepat waktu dan tepat sasaran.

“Hal tersebut dimaksudkan agar laju pertumbuhan dan perekonomian daerah selalu meningkat dan maju setiap tahun,” tutur dia.

Djabar menambahkan, pihaknya berharap kepada Pemkot Kendari untuk menghindari aktivitas belanja daerah yang berpotensi bertambahnya beban keuangan daerah di masa yang akan datang.

Disisi lain Fraksi Persatuan Indonesia Raya, Simon Mantong mengharapkan agar Pemkot Kendari mengurangi kewajiban dan ekuitas yang timbul dari peristiwa lalu. Ia pun menekankan agar Pemerintah Kendari memperhatikan pembayaran dan penyelesaian utang.

Secara garis besar, Tujuh Fraksi yang ada di DPRD Kendari termasuk, Nasdem, PAN dan Fraksi Demokrat telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPRD Kendari, Laode Muhammad Inarto, yang juga Ketua Badan Anggaran (Banggar) mengatakan, usai rapat hari ini dilaksanakan maka selanjutnya, akan menunggu hasil evaluasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang turut hadir di rapat tersebut, menyampaikan rasa syukur serta apresiasi atas kerjasama dan komitmen seluruh pihak, khususnya DPRD Kota Kendari yang telah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan Raperda dengan cepat dan penuh tanggung jawab.

“Alhamdulillah, dalam waktu kurang dari satu bulan, seluruh pembahasan Raperda ini dapat diselesaikan. Ini merupakan bentuk sinergitas, kerja keras, kesungguhan, dan keikhlasan DPRD sebagai mitra pemerintah daerah,” kata Siska dalam sambutannya.

Menurutnya, pembahasan Raperda ini tidak lepas dari dinamika dan diskusi yang cukup menguras tenaga dan pikiran, namun tetap dapat disikapi secara arif dan bijaksana. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dan saran dari DPRD Kendari akan menjadi perhatian serius pemerintah sebagai bentuk komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih jauh, Wali Kota memaparkan arah kebijakan pembangunan Kota Kendari yang berfokus pada beberapa aspek strategis, yakni peningkatan daya saing ekonomi dan pelestarian lingkungan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan akuntabel.

“Seluruh aspek ini sejalan dengan visi Kota Kendari tahun 2029 sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat.

“Kami berharap kerjasama dan komitmen yang telah terjalin baik selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Mari kita terus bergandengan tangan, bekerja keras dan berinovasi demi kemajuan Kota Kendari,” ajaknya.

Di akhir acara Wali Kota Kendari, Siska menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, OPD, serta masyarakat Kota Kendari atas dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan.

Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Pemerintah Kota Kendari siap melanjutkan langkah-langkah pembangunan yang lebih efektif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, Ahmad Rustan bersama tim penyusun naskah akademik, Kabag Hukum DPRD Kendari H. Sugianto, Kabag Keuangan, H. Abdul Jamil, dan Kasubag Perundang-undangan DPRD Kendari, Gunawan, Serta Dinas PUPR Kota Kendari, Dinas Perumahan Kota Kendari, Dinas Perikanan Kota Kendari, Dispenda Kota Kendari, dan Dinas Perhubungan Kota Kendari.

Plt Sekwan Kendari, Syahrir Kanda mengungkapkan, naskah akademik raperda insiatif DPRD Kendari yang dibahas yakni raperda tentang penyelenggaraan perparkiran, naskah akademik raperda tentang penyelenggaraan sistem drainase dan naskah akademik raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan dan pembudidayaan ikan.

“FGD ini digelar untuk mendengar masukan dari OPD terkait yang berkaitan dengan peraturan daerah yang akan dibuat selanjutnya masukkan tersebut nantinya akan ditambahkan dalam naskah akademik.

Syahrir menambahkan, naskah akademik nantinya akan memuat analisis yang komprehensif mengenai permasalahan yang akan diatur dalam raperda, termasuk latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan metodologi penelitian yang digunakan.

“Substansi eaperda tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau peraturan daerah provinsi,” ucapnya.

Lebih lanjut Syahrir yang juga Sekretaris Inspektorat Kota Kendari ini, memastikan bahwa naskah akademik nantinya akan disusun secara komprehensif, didasarkan pada penelitian yang mendalam, dan relevan dengan kebutuhan daerah.

“Masukan OPD terkait terhadap FGD Naskah Akademik Raperda akan menjadi masukan penting dalam proses penyusunan raperda, sehingga tercipta produk hukum yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Diketahui, Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perhubungan juga telah melakukan penertiban terkait parkir di Kota Kendari, seperti yang baru-baru ini dilkukan di tepi Jalan By Pass Kendari.

Sebagaimana diketahui, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kendari berkomitmen menindaklanjuti aduan masyarakat terkait penerapan Peraturan Daerah (Perda) nomor 6 Tahun 2023 tentang retribusi parkir tepi jalan, khususnya di sepanjang Jalan By Pass tepatnya di depan Claro Hotel Kendari

Kepala Dishub Kota Kendari, Paminuddin, menjelaskan, bahwa Perda nomor 6 Tahun 2023 mengatur tentang tarif parkir tepi jalan sebesar Rp2.000 untuk roda dua dan Rp5.000 untuk roda empat.

Namun, penerapan Perda ini memicu pertanyaan dari warga Kendari.

Nurlela, warga Kendari, melalui pesan media sosial resmi Pemkot Kendari mempertanyakan mengapa penerapan parkir resmi yang dikelola Dishub Kota Kendari hanya diterapkan di titik-titik tertentu, seperti di depan Claro Hotel (khususnya depan lapak penjual bakso).

“Sementara di area lain di sepanjang Jalan By Pass, seperti di samping Sari Laut, dikelola oleh juru parkir liar tanpa tarif resmi,” ungkap Nurlela.

Untuk itu, Dishub Kota Kendari perlu memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif terkait penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2023 ini untuk memastikan keadilan dan menghindari kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

Kejelasan terkait wilayah penerapan, pengawasan, dan penindakan terhadap parkir liar sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam pengelolaan parkir tepi jalan di Kota Kendari.

Sementara itu, terkait masalah perparkiran, Anggota Komisi III DPRD Kemdari, Rajab Jinik menyarankan kepada Pemkot Kendari agar melakukan pengelolaan dengan baik terkait parkir-parkir tersebut, jika pengelolaannya diberikan kepada masing-masing wilayah kelurahan dan kecamatan, maka harus ada nomenklatur yang mengatur persoalan itu.

“Harus ada nomenklatur. Memang kita sudah punya perda parkir, tapi harus ada nomenklatur, jangan sampai ini menyalahi aturan yang itu bisa dikategorikan pungli,” ungkap Rajab Jinik.

Ia juga mendorong para pengusaha yang menggunakan badan jalan untuk parkir untuk membuat perusahaan pihak ketiga untuk mengelolanya di Dishub Kendari, agar pemasukan dari parkir tersebut bisa masuk ke dalam kas daerah.

Rajab Jinik menuturkan syarat dari parkir itu sendiri juga harus dilengkapi dengan peralatan safety, seperti baju parkir, karcis, dan lampu-lampu yang menandakan jika mereka mengatur parkir.

Ia pun menegaskan, DPRD Kendari akan menindak tegas aksi pungli yang dilakukan kepada masyarakat, terlebih lagi dari sisi parkir liar itu mengakibatkan kebocoran pada PAD. (Adv)