LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari, Laode Muhammad Inarto, turut ambil bagian dalam rangkaian acara “Road to Hakordia 2025” yang dihelat Pemerintah Kota Kendari di Lapangan Upacara Balai Kota Kendari, Kamis (4/12/2025). Kehadiran Inarto di tengah-tengah jajaran eksekutif dan tokoh penting lainnya menegaskan dukungan penuh lembaga legislatif terhadap upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Kota Lulo.
Acara yang menjadi penanda keseriusan Pemkot Kendari dalam memberantas korupsi ini dibuka langsung oleh Walikota Kendari, Siska Karina Imran. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional dan regional, di antaranya Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Hugua, Wakil Walikota Kendari Sudirman, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Laode Tariala, Plt. Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK Agung Yudha Wibowo, Direktur Koordinator Pengawas Wilayah IV KPK Edi Suryanto, Sekda Kota Kendari Amir Hasan, serta seluruh jajaran Forkopimda, pejabat lingkup Pemkot, Camat, Lurah, dan ASN se-Kota Kendari.
Dalam pernyataannya, Ketua DPRD Kota Kendari menekankan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama dan tidak boleh hanya sebatas seremonial belaka. Ia menyerukan perlunya perubahan mendasar, yakni perubahan mindset dan budaya di seluruh lapisan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah.
“Korupsi bukan lagi sekadar masalah hukum, tapi sudah menjadi ancaman bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita harus berani mengakui bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, dan kita semua punya tanggung jawab untuk mencegahnya,” ujar Laode Muhammad Inarto dengan tegas.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam setiap aspek kehidupan, bukan hanya sekadar slogan atau retorika yang diucapkan dalam forum. Menurut Inarto, tantangan terbesar saat ini adalah mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama ini dianggap lumrah atau sepele.
“Kita sering kali tahu bahwa ada yang salah, tapi kita memilih untuk diam. Kita harus berani melawan praktik-praktik koruptif, sekecil apapun itu. Karena jika dibiarkan, lama-kelamaan akan merusak sistem dan merugikan banyak orang,” pungkas Ketua DPRD Kota Kendari, menutup seruannya agar seluruh pihak mengambil peran aktif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. (*)
