LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Gelombang mosi tidak percaya terhadap kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang dipimpin Alfian Taufan Putra, semakin menguat. Desakan ini datang dari puluhan pengurus cabang olahraga (Cabor) se-Sultra yang menilai kinerja KONI Sultra buruk dan tidak transparan.
Ketidakpuasan ini disampaikan secara terbuka oleh Ketua Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) Sultra, La Sawali, didampingi Ketua Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (Porserosi) Sultra, Risal, dan Sekretaris Umum Akuatik Sultra, Zulfikar, dalam konferensi pers di Kota Kendari pada Kamis, 22 Mei 2025.
La Sawali mengungkapkan kekecewaannya atas ketidakhadiran Alfian Taufan Putra dalam rapat koordinasi yang sedianya digelar di kantor KONI Sultra. Padahal, undangan rapat tersebut ditandatangani langsung oleh Alfian Taufan Putra dan dihadiri puluhan pengurus Cabor.
“Kita sangat bersyukur mendapat undangan dari KONI Sultra dan berkesempatan langsung melakukan pertemuan dengan Ketua KONI untuk menyampaikan berbagai keluhan termasuk arahan dari KONI Pusat,” kata La Sawali. Namun, ia sangat menyayangkan ketidakhadiran Alfian Taufan Putra.
“Artinya beliau ini tidak menghargai kita, dia yang mengundang kami. Betul-betul Ketua KONI ini tidak menghargai anggotanya dan mengabaikan instruksi dari KONI Pusat,” tegas La Sawali.
Lebih lanjut, La Sawali menyatakan bahwa 42 Cabor dan KONI kabupaten/kota se-Sultra secara terbuka menyuarakan mosi tidak percaya kepada Ketua KONI Sultra Alfian Taufan Putra dan jajarannya. Desakan ini didasarkan pada kinerja yang dinilai buruk, tidak transparan, serta minim koordinasi dalam mempersiapkan kontingen Sultra menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON) mendatang.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama dua tahun terakhir, tidak ada rapat kerja KONI Sultra, padahal agenda tersebut merupakan kewajiban organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI.
“Sejak kepengurusan yang baru ini berjalan, tidak ada satu pun rapat kerja yang dilaksanakan. Padahal itu adalah forum strategis untuk menyusun program dan menyamakan persepsi antar cabor menjelang PON,” bebernya.
Selain itu, La Sawali menyoroti persoalan transparansi anggaran, termasuk tidak adanya kejelasan soal dana pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV yang digelar di Baubau dan Buton pada 2022 lalu. Menurutnya, sejumlah Cabor hingga kini tidak mengetahui rincian pertanggungjawaban anggaran kegiatan tersebut.
“Kami hanya mendengar bahwa anggaran Porprov sudah dicairkan, tapi kami tidak pernah tahu berapa besarannya dan digunakan untuk apa saja. Ini tidak sehat bagi organisasi besar seperti KONI,” tegasnya.
Akibat kondisi tersebut, sejumlah pengurus Cabor menyatakan telah mengajukan permintaan ke KONI Pusat untuk segera menggelar Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musdalub) sebagai langkah penyelamatan organisasi.
“Permintaan Musdalub ini bukan inisiatif perorangan, tapi suara kolektif dari 42 Cabor. Dan ini juga sudah dikomunikasikan ke KONI Pusat, yang pada prinsipnya memberikan lampu hijau agar segera digelar,” jelas La Sawali.
Ia menambahkan, Musdalub dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, menunggu proses verifikasi administrasi dan pemenuhan syarat formal dari KONI Pusat. Jika proses berjalan lancar, Sultra diharapkan akan segera memiliki kepengurusan KONI yang baru, yang mampu menyatukan kekuatan dan mempercepat persiapan menuju PON XXI.
“PON tinggal beberapa bulan lagi. Kalau KONI dibiarkan terus begini, kita tidak hanya kehilangan prestasi, tapi juga kehilangan kepercayaan dari para atlet dan masyarakat,” tandasnya. (*)
