LENSATENGGARA.COM, KONAWE UTARA – Wakil Bupati Konawe Utara Abuhaera, mengikuti rapat koordinasi via Zoom yang membahas percepatan swasembada pangan dalam menghadapi musim kemarau 2025. Rapat ini diikuti oleh bupati se-Indonesia bersama Kementerian Pertanian RI, dan berlangsung di Wanggudu pada Selasa (3/6/2025). Abuhaera didampingi oleh Staf Ahli Asisten 3 dan para Kepala OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid ini, Pemerintah Pusat menginstruksikan seluruh pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Konawe Utara, untuk bergerak cepat dalam mewujudkan swasembada pangan. Ketahanan pangan dinilai tidak hanya penting bagi kemandirian bangsa, tetapi juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Indonesia tercatat 1,60 persen (year-on-year) pada Mei 2025. Angka ini menunjukkan bahwa harga pangan relatif stabil dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
“Kami Pemerintah Daerah Konawe Utara siap melaksanakan instruksi pemerintah pusat,” ujar Abuhaera. “Meskipun stok beras nasional saat ini dinilai mencukupi, tantangan ke depan adalah potensi dampak musim kemarau seperti yang disampaikan dalam Rakor.”
Menurut Abuhaera, program pemerintah daerah harus mendukung program nasional. Terkait swasembada pangan, Pemerintah Daerah Konawe Utara berkomitmen untuk mendayagunakan seluruh potensi yang dimiliki agar program tersebut dapat berjalan maksimal.
Ia menambahkan bahwa Konawe Utara kaya akan sumber daya pertanian dan hal ini harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Saat ini, Pemerintah Daerah terus membekali petani agar memiliki kompetensi yang baik, terutama dalam menghadapi kemajuan teknologi.
“Petani harus memiliki kemampuan inovasi yang baik dengan kemajuan teknologi saat ini,” ungkapnya. “Pemerintah Daerah Konawe Utara terus berupaya membekali petani agar beradaptasi dengan teknologi, baik dalam produksi, pemasaran, maupun aspek lainnya.”
Dalam rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Daerah Konawe Utara juga diwajibkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan angka inflasi. (*)
