LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa 15 Juli 2025.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili La Yuli, menyoroti sejumlah permasalahan mendasar yang dinilai masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan Kota Kendari sebagai kota yang layak huni, maju, berdaya saing, adil, sejahtera, dan berkelanjutan, sebagaimana visi yang diusung dalam RPJMD 2025–2029.
Beberapa isu krusial yang disampaikan antara lain ialah ketersediaan dan kualitas air bersih, risiko bencana alam, perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan, serta persoalan gizi buruk dan stunting.
“Sebagaimana diketahui terkait pelayanan air bersih di Kota Kendari hingga kini belum berjalan maksimal. Untuk kita menekankan bahwa, kebutuhan air bersih bagi masyarakat harus benar-benar diperhatikan,” terangnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Kendari juga perlu memastikan peningkatan harapan hidup dan pelayanan keluarga sehat, menekan angka stunting, dan terus meningkatkan kualitas pendidikan
Fraksi PKS pun menekankan pentingnya perhatian terhadap kelompok masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), mengingat masih banyak keluarga di Kota Kendari yang mengalami masalah sosial dan psikologis. Kondisi permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, serta infrastruktur perkotaan seperti jalan, persampahan, dan sistem transportasi massal juga disebut sebagai bagian dari agenda besar yang perlu mendapat prioritas.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS berharap RPJMD ini dapat mendorong sistem manajerial dan pengawasan yang lebih baik terhadap belanja daerah. Efektivitas pengelolaan anggaran menjadi sorotan, terutama dalam konteks pencapaian stabilitas ekonomi daerah.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sebagai bagian dari strategi fiskal daerah. Pengelolaan keuangan daerah diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
“Kami berharap Pemkot Kendari mampu mengelola belanja dan pendapatan dengan pendekatan yang inovatif, namun tetap menjaga akuntabilitas publik,” ungkapnya
Adapun rekomendasi strategis Fraksi PKS kepada Pemerintah Kota Kendari yakni peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pada sektor pelayanan dasar masyarakat. Dimana Pemerintah Kota Kendari diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap instansi pelayanan publik agar tidak ada lagi keluhan yang berulang dari masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong dibangunnya sistem integrasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kota Kendari agar proses perencanaan dan pengambilan keputusan bisa lebih akurat, cepat, dan responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi, termasuk perkembangan teknologi dan isu global yang terus berubah.
“Dengan sistem data yang terintegrasi, kita bisa lebih adaptif dalam merespons tantangan zaman, termasuk digitalisasi pelayanan publik dan perencanaan pembangunan yang berbasis data,” ujar La Yuli.
Melalui pandangan umumnya, Fraksi PKS menegaskan komitmennya untuk terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi ini juga berharap masukan-masukan strategis tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Kendari dalam penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Disisi lain, Fraksi PKS memberikan apresiasi tinggi terhadap Pemerintah Kota Kendari atas penyusunan RPJMD 2025-2029. Fraksi PKS menilai, dokumen tersebut telah melalui proses kajian yang cukup panjang dalam merumuskan isu-isu strategis dan permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat Kota Kendari.
Pihaknya pun menyampaikan, bahwa RPJMD tersebut sudah menunjukkan harmonisasi dengan arah pembangunan nasional dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menjadi pondasi penting dalam memastikan perencanaan pembangunan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan selaras dengan visi pembangunan berkelanjutan secara nasional dan regional.
Sementara itu, terkait permasalah air bersih di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran telah membangun sinergitas dengan Pemerintah La Rochelle, Prancis untuk penanganan masalah air bersih.
Bahkan usai melakukan pertemuan di Balai Kota Kendari, keduanya berkunjung ke Kantor PDAM Kota Kendari, di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga.
Dalam kunjungan itu, Siska mengaku jika ada masalah di PDAM Kota Kendari yang menyebabkan penyaluran air bersih ke masyarakat belum membuahkan hasil maksimal dan kualitas air yang disalurkan kurang baik.
“Salah satu penyebabnya adalah masalah teknis di bagian penyaringan. Dari pihak La Rochelle, alhamdulillah sudah mendatangkan alat, sementara dalam perakitan. Semoga segera tuntas sehingga air bersih bisa tersalurkan dan mencukupi,” ucapnya. (Adv)
