![Lensa Tenggara](https://www.lensatenggara.com/wp-content/uploads/2024/04/space_header_iklan.jpg")
LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Ketua DPRD Kendari, Subhan ST, bersama Sekretaris DPRD Kendari, Adriana Musaruddin, menghadiri konsultasi publik rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024.
Subhan menekankan pentingnya konsistensi antara RKPD dan APBD untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pembangunan. Sinergi antara perencanaan dan penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan manfaat langsung bagi masyarakat.
“DPRD Kendari akan mengawal agar apa yang telah didiskusikan bersama dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat secara langsung,” kata Subhan.
Ia juga berharap aspirasi masyarakat menjadi prioritas bagi Pemerintah Kota Kendari. Sebagai wakil rakyat, DPRD Kendari berkomitmen untuk mengawal aspirasi tersebut.
Konsultasi publik ini dibuka oleh Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup, dan dihadiri oleh para Kepala OPD, Asisten, Staf Ahli, akademisi, dan tokoh masyarakat dilaksanakan di Aula Samaturu, Kantor Balai Kota Kendari, Rabu (7/2/2024).
Muhammad Yusup menjelaskan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan awal dalam penyusunan RKPD untuk memperoleh masukan dari berbagai unsur. Hal ini sesuai dengan peraturan Kemendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Evaluasi Pembangunan Daerah.
“Konsultasi publik rancangan awal RKPD tahun perencanaan 2025 ini merupakan bentuk transparansi pemerintah dalam membangun Kota Kendari,” kata Yusup.
Selain itu, Kepala BPBD Provinsi Sultra ini juga mengatakan, rancangan RKPD ini merupakan penggambaran perencanaan tahunan yang memuat isu strategis.
“Rancangan awal RKPD ini, mengusung arah kebijakan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh reformasi birokrasi, dan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka optimalisasi pelayanan publik,” pungkasnya.
Rancangan RKPD 2024 ini fokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh reformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi SDM dalam rangka optimalisasi pelayanan publik. (Adv)
