LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang berintegritas. Hal ini ditandai dengan dibukanya kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 dan penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) serta Alat Tulis Kantor (ATK) oleh Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka.
Acara yang berlangsung di salah satu hotel di Kendari ini dihadiri langsung oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Dr. Hendrar Prihadi, serta berbagai pejabat penting lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sumangerukka menegaskan bahwa pengadaan bukan sekadar proses pembelian, melainkan sebuah rangkaian komprehensif yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. “Semua rangkaian proses ini harus dilakukan dengan benar dan menjunjung nilai integritas,” tegasnya.
Gubernur menambahkan bahwa proses pengadaan yang kompleks ini bertujuan untuk memastikan barang atau jasa yang diadakan tepat sasaran, berkualitas, dan memberikan nilai terbaik (Value For Money/VFM).
Penandatanganan kontrak payung konsolidasi pengadaan PDH dan ATK dilakukan dengan 16 pihak penyedia. Rinciannya, sembilan penjahit penyedia PDH dan tujuh penyedia ATK, yang diwakili oleh CV Jogja Tailor dan CV Bintang Fajar Utama.
Andi Sumangerukka juga menyampaikan kabar baik terkait pembayaran katalog. “Pembayaran katalog versi 6, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Bank Sultra tidak membebankan biaya transaksi kepada penyedia alias ‘0 (nol)’ rupiah,” ujarnya.
Mengakhiri sambutannya, Gubernur mengajak seluruh pihak terkait untuk berkomitmen sungguh-sungguh dalam mewujudkan pengadaan yang berintegritas. Hal ini, menurutnya, sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkualitas dan bermartabat, demi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.
Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Sulawesi Tenggara, para Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi, dan para Pimpinan Instansi Vertikal Wilayah Sulawesi Tenggara. (*)
