LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas aspirasi puluhan sopir truk kontainer yang tergabung dalam Ikatan Driver Container Kendari (IDCK) terkait kerusakan akses jalan dari Pelabuhan Bungkutoko menuju Pelindo. RDP tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, Laode Ashar.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon, Laode Ashar menjelaskan, RDP yang dilakukan bersama DPRD Sultra menghasilkan dua kesimpulan utama untuk penanganan jalan rusak tersebut, yakni solusi jangka pendek dan jangka panjang.
“Untuk jangka panjang, disepakati bahwa Pemkot Kendari akan mengajukan permohonan ke pemerintah pusat melalui skema Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD,” ungkapnya, Senin (14/07/2025).
Sementara itu, untuk penanganan jangka pendek, telah disepakati pembagian tanggung jawab antara pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Kendari akan menyediakan material timbunan, Pemerintah Provinsi Sultra akan menyiapkan alat berat, sedangkan pihak Pelindo akan menanggung bahan bakar dan operator alat berat.
“Langkah ini penting agar penanganan jalan rusak bisa dilakukan secara berkelanjutan, khususnya dengan pemadatan tanah secara rutin,” jelas legislator dari Dapil Kecamatan Kendari dan Kendari Barat tersebut.
Ia menambahkan, selama ini penimbunan jalan dilakukan menggunakan tanah dari wilayah Nambo. Namun, saat musim hujan, kondisi jalan menjadi berlumpur dan semakin parah karena dilalui kendaraan bertonase berat seperti truk kontainer.
Laode Ashar juga menegaskan, bahwa ia menolak jika jalan tersebut dihibahkan kepada Pelindo, karena meski dominan digunakan oleh aktivitas pelabuhan, jalan tersebut masih merupakan akses umum bagi masyarakat sekitar dan pengendara lainnya.
“Kalau jalan itu dihibahkan ke Pelindo, besar kemungkinan akan ditutup. Saya menolak itu. Tidak bisa karena ini masih jalan akses masyarakat,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, usulan dana dari IJD yang mungkin disetujui hanya sekitar Rp20 miliar, sementara kebutuhan anggaran untuk memperbaiki ruas jalan Bungkutoko–Pelindo diperkirakan mencapai Rp37 miliar.
Menghadapi keterbatasan anggaran tersebut, Laode Ashar menyampaikan, DPRD Kota Kendari bersama DPRD Provinsi Sultra serta perwakilan Komisi V DPR RI akan melakukan kunjungan ke kantor pusat Pelindo dalam waktu dekat.
“Kami akan berangkat bersama-sama ke Pelindo Pusat dan Komisi V DPR RI. Tujuannya untuk memperkuat usulan Pemkot Kendari dalam pemanfaatan dana IJD, sekaligus mendorong Pelindo agar lebih serius menangani kerusakan jalan ini,” ujarnya.
Ia berharap, total anggaran sebesar Rp37 miliar yang dibutuhkan dapat diakomodasi baik oleh pemerintah pusat maupun oleh Pelindo, agar akses jalan strategis menuju pelabuhan tersebut segera mendapatkan perbaikan yang layak.
Sebelumnya, Azhar juga telah berkesempatan melakukan kunjungan ke Pelindo IV yang didampingi Wakil Ketua Komisi III, Arsyad Alastum, Sekretaris Komisi III, Muslimin, serta Anggota Komisi III DPRD Kendari lainnya yakni, Laode Alimin, Simon Mantong, Hasbulan, dan La Yuli serta Dinas PUPR Kota Kendari.
Pada saat itu, Ashar menuturkan, kedatangannya bersama Anggota Komisi III DPRD Kendari dan Dinas PUPR Kendari merupakan bentuk perhatian DPRD Kendari kepada Pelindo IV Cabang Kendari karena berada di Kota Kendari, sekaligus menanggapi tuntutan para sopir kontainer terkait kerusakan jalan yang memang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
“Setelah kita analisis secara teknis, memang jalan ini tidak bisa hanya di aspal karena kendaraan yang lewat, seperti container, membawa beban yang sangat berat. Harus dibeton agar tahan lama,” ucapnya.
“Kita sudah hitung kebutuhan anggarannya, sekitar Rp45 miliar. Pemkot Kendari pun akan mengajukan usulan pendanaan itu ke pemerintah pusat agar bisa ditangani melalui program strategis nasional atau dana alokas ()i khusus,” tambahnya.
Menurutnya lagi, DPRD Kendari mendorong adanya solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pelindo untuk perbaikan sementara jalan yang rusak parah.
“Sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan proses hibah aset jalan, kita minta Pelindo segera ambil bagian untuk penanganan sementara. Bisa gunakan CSR agar jalan ini tidak semakin membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.
Anggota DPRD 3 periode ini juga mengungkapkan, bahwa pihak Pelindo pada dasarnya siap membantu dalam hal perbaikan jalan, namun mereka menginginkan agar jalur jalan menuju pelabuhan dihibahkan terlebih dahulu oleh Pemkot Kendari kepada Pelindo.(Adv)
