LENSATENGGARA.COM, BUTON TENGAH – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, berdialog langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam acara peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang digelar secara hibrid Senin, (21/06/2025).
Acara nasional ini dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, yang juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo bersama Ketua DPR RI Puan Maharani dan sejumlah menteri kabinet. Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti peluncuran dari Desa Napa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur melaporkan kepada Presiden bahwa hingga saat ini telah terbentuk 2.285 koperasi desa di Sultra yang siap beroperasi. Jumlah tersebut menjadi bagian dari target nasional sebanyak 80.000 koperasi yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perekonomian dari desa ke tingkat nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas kepercayaan kepada Sulawesi Tenggara, khususnya Desa Napa, yang menjadi salah satu dari 108 koperasi mock-up nasional atau koperasi percontohan di Indonesia. Ini merupakan kehormatan besar sekaligus tanggung jawab yang akan kami jalankan dengan penuh komitmen,” ungkap Gubernur.
Sulawesi Tenggara menjadi salah satu dari 10 provinsi yang mendapat kesempatan berdialog langsung dengan Presiden Prabowo. Dalam dialog tersebut, Gubernur juga menegaskan kesiapan penuh Sultra untuk menyukseskan agenda besar pembentukan koperasi desa ini demi memperkuat ekonomi kerakyatan.
Peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Buton Tengah turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra, seperti Kapolda Sultra, Danrem, Danlanal, serta Ketua DPRD Sultra. Hadir pula Bupati Buton Tengah, Satgas Provinsi, Ketua Koperasi Merah Putih Buton Tengah, Satgas Kabupaten, hingga pengurus koperasi dari seluruh kecamatan.
Program KDMP sendiri diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi berbasis komunitas lokal, dengan memaksimalkan potensi desa dan memperluas peran aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. (*)
