LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn.) Andi Sumangerukka, mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar secara virtual, Selasa (23 Desember 2025). Rapat nasional tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, dari Gedung Utama Kemenko Polkam, Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Menko Polkam menyampaikan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan bahwa pelaksanaan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) harus dilakukan secara terpadu, antisipatif, serta mengedepankan pendekatan humanis.
Pendekatan ini diarahkan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional, sehingga seluruh rangkaian perayaan Nataru dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan nyaman.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan Nataru tahun sebelumnya, pemerintah mengidentifikasi dua tantangan utama yang perlu menjadi perhatian menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Tantangan pertama berkaitan dengan tingginya mobilitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, meningkatnya risiko kecelakaan, serta gangguan keamanan dan ketertiban.
Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan pengamanan di berbagai lokasi strategis, seperti pelabuhan, terminal, bandara, tempat ibadah, kawasan wisata, hingga daerah-daerah yang rawan gangguan keamanan.
Sementara itu, tantangan kedua menyangkut potensi bencana hidrometeorologi akibat masih berlangsungnya siklon tropis Koto dan gangguan atmosfer lainnya yang diperkirakan berlanjut hingga awal tahun 2026. Situasi ini berpotensi memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatera, Jawa, dan Sulawesi, serta meningkatnya aktivitas vulkanik di beberapa daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, pengamanan distribusi logistik, pemeliharaan stabilitas sosial, serta percepatan pemulihan akses menjadi prioritas strategis guna menopang stabilitas politik dan keamanan nasional selama periode Nataru.
Menko Polkam juga menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor sebagai kunci kehadiran negara di tengah masyarakat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di seluruh wilayah diinstruksikan untuk bekerja secara terpadu dan solid.
Seluruh unsur terkait, mulai dari TNI, Polri, BNPB, Basarnas, BMKG, ASDP, hingga Dinas Perhubungan, diminta memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana secara optimal dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem maupun kejadian kecelakaan selama masa Nataru.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Andi Sumangerukka mengikuti rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda Provinsi Sultra, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sultra serta Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sultra. (*)
