LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Menanggapi keluhan sopir kontainer Pelindo 4 Cabang Kendari terkait rusaknya Akses Jalan menuju Pelabuhan Pelindo IV Cabang Kendari, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar, sekaligus menjadi momentum kunjungan kerja. Senin, (07/07/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kendari, Laode Azhar didampingi Wakil Ketua Komisi III, Arsyad Alastum, Sekretaris Komisi III, Muslimin, serta Anggota Komisi III DPRD Kendari lainnya yakni, Laode Alimin, Simon Mantong, Hasbulan, dan La Yuli serta Dinas PUPR Kota Kendari.
Kunjungan ini diterima oleh beberapa pimpinan Pelindo IV Cabang Kendari di ruang kerja Kepala Pelindo IV Cabang Kendari.
Ketua Komisi III DPRD Kendari, La Ode Ashar yang ditemui usai kunjungan mengatakan, kedatangannya bersama Anggota Komisi III DPRD Kendari dan Dinas PUPR Kendari merupakan bentuk perhatian DPRD Kendari kepada Pelindo IV Cabang Kendari karena berada di Kota Kendari, sekaligus menanggapi tuntutan para sopir kontainer terkait kerusakan jalan yang memang sudah dalam kondisi memprihatinkan dan membutuhkan penanganan serius.
“Setelah kita analisis secara teknis, memang jalan ini tidak bisa hanya di aspal karena kendaraan yang lewat, seperti container, membawa beban yang sangat berat. Harus dibeton agar tahan lama,” ucapnya kepada wartawan usai kunjungan.
Ashar juga mengungkapkan, adapun jalan yang perlu dilakukan perbaikan atau dibeton ialah sepanjang akses Pelabuhan Bungkutoko hingga ke area Pelindo. Terkait itu, tentu membutuhkan anggaran besar yang diperkirakan mencapai Rp45 miliar.
“Kita sudah hitung kebutuhan anggarannya, sekitar Rp45 miliar. Pemkot Kendari pun akan mengajukan usulan pendanaan itu ke pemerintah pusat agar bisa ditangani melalui program strategis nasional atau dana alokasi khusus,” tambahnya.
Menurutnya lagi, DPRD Kendari mendorong adanya solusi jangka pendek sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Salah satunya adalah pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Pelindo untuk perbaikan sementara jalan yang rusak parah.
“Sambil menunggu keputusan dari pemerintah pusat dan proses hibah aset jalan, kita minta Pelindo segera ambil bagian untuk penanganan sementara. Bisa gunakan CSR agar jalan ini tidak semakin membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.
Anggota DPRD 3 periode ini juga mengungkapkan, bahwa pihak Pelindo pada dasarnya siap membantu dalam hal perbaikan jalan, namun mereka menginginkan agar jalur jalan menuju pelabuhan dihibahkan terlebih dahulu oleh Pemkot Kendari kepada Pelindo.
“Pelindo siap bantu, tapi mereka minta jalan itu dihibahkan dulu. Saya kira tidak ada masalah sepanjang tidak ada risiko yang bisa merugikan aset Pemkot. Harus dikaji dengan baik. Kalau memang tidak ada hal yang mengkhawatirkan, hibahkan saja agar bisa segera ditangani,” paparnya.
Politisi Golkar ini, komitmen awal pembangunan kawasan pelabuhan memang sudah melibatkan peran Pemkot Kendari, terutama dalam hal penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung.
“Dulu waktu awal Pelindo dibangun, itu berdasarkan komitmen Pemkot Kendari untuk menyiapkan lahannya. Artinya bukan hanya lahannya saja, tapi infrastruktur yang berkaitan dengan aktivitas logistik di dalamnya juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab Pemkot Kendari. Jangan biarkan jadi hambatan,” imbuhnya.
La Ode Ashar juga mengatakan bahwa DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada tanggal 14 Juli 2025 mendatang, membahas persoalan jalan menuju Pelabuhan Bungkutoko-Pelindo. Ia menegaskan bahwa pihak DPRD Kota Kendari siap hadir dan memberi masukan dalam forum tersebut.
“Kita siap hadir di RDP tanggal 14 nanti. Kita harap sebelum RDP itu digelar, Pelindo sudah bisa melakukan penanganan sementara agar masyarakat dan sopir kontainer merasa diperhatikan dan aktivitas logistik tidak terganggu,” jelasnya.
Hal ini penting karena membahas terkait jalan, sehingga harus benar-benar diperhatikan. Berharap Pemkot Kendari memikirkan hal tersebut dengan baik. (Adv)
