LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Kendari yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kendari Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan, Selasa (15/07/2025). Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umumnya yang menyoroti sejumlah aspek strategis dan substansial, khususnya terkait sinergi dengan kebijakan nasional, kesesuaian tata ruang, dan fokus pembangunan kawasan Teluk Kendari.
Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Fadhal Rahmat menekankan, pentingnya RPJMD Kota Kendari untuk tetap mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini dinilai krusial agar arah pembangunan kota memiliki keterkaitan langsung dengan isu-isu strategis nasional, apalagi mengingat struktur pembiayaan Kota Kendari saat ini masih sangat bergantung pada dana transfer pusat sebesar 70,11 persen. Sementara itu, kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbatas di angka 28,25 persen.
Fraksi Golkar juga meminta agar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu menerjemahkan visi dan misi kepala daerah, terutama dalam pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi sektor pendidikan, kesehatan, kelistrikan, air minum, perumahan, dan perlindungan sosial.
“Hal itu menjadi dasar untuk menjamin pemerataan pelayanan publik dan mempercepat pengentasan ketimpangan sosial di wilayah Kota Kendari,” ungkapnya.
Teluk Kendari sebagai Simbol Sejarah dan Masa Depan Ekonomi
Salah satu poin strategis yang disorot secara spesifik adalah pentingnya perumusan peran dan fungsi Teluk Kendari dalam RPJMD 2025–2029. Fraksi Golkar menilai, Teluk Kendari bukan hanya memiliki nilai sejarah sebagai cikal bakal pusat pemerintahan dan perdagangan, tetapi juga menyimpan potensi besar sebagai kawasan pengembangan ekonomi, pariwisata, dan perikanan.
Fraksi Golkar meminta agar pengembangan Teluk Kendari dirancang selaras dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Bagian Wilayah Perencanaan I yang telah ditetapkan dalam dokumen Central Business Development (CBD) Teluk Kendari Tahun 2020–2040. Dokumen tersebut sudah mengatur arah pengembangan kawasan Water Front City yang mencakup 16 kelurahan di empat kecamatan.
Oleh karena itu, RPJMD Kota Kendari harus mampu menetapkan blok kawasan fungsional secara tegas untuk mendukung aktivitas komersial yang terarah dan berkelanjutan.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyampaikan suatu pertanyaan, yakni apakah penyusunan RPJMD Kota Kendari 2025–2029 sudah benar-benar selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari Tahun 2010–2030 dan RDTR CBD Teluk Kendari 2020–2040, agar tidak menyimpang dari arah pembangunan kota yang telah ditetapkan dalam jangka 20 tahun?
Fraksi Golkar berharap RPJMD Kota Kendari tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan benar-benar menjadi rencana yang strategis, terukur, dan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara menyeluruh.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Kendari yang diwakili Sekretaris Kota Kendari Amir Hasan, megatakan, penyusunan RPJMD 2025–2029 dirancang sebagai penjabaran langsung dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi tonggak awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kendari 2025–2045.
RPJMD tersebut mengusung visi “Terwujudnya Kota Kendari sebagai kota layak huni yang semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan”, yang dijabarkan melalui lima misi, lima tujuan strategis, 14 sasaran pembangunan, serta berbagai program prioritas lintas sektor yang berorientasi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Semua perumusan program dalam RPJMD ini berangkat dari kebutuhan riil warga, termasuk akses layanan dasar, mobilitas perkotaan, hingga penguatan ekonomi lokal,” ujarnya.
Menjawab pertanyaan Fraksi Golkar terkait sinkronisasi dengan tata ruang kota. Sekot Kendari ini menerangkan, RPJMD telah ditelaah dan disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kendari tahun 2010–2030 serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Teluk Kendari.
Penyesuaian tersebut turut mempertimbangkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan aspek ketahanan ekonomi lokal. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pembangunan berjalan selaras dengan daya dukung lingkungan serta potensi wilayah yang dimiliki.
“Sinkronisasi ruang dan kebijakan ini menjadi jaminan bahwa arah pembangunan tidak tumpang tindih, serta memperhatikan kelestarian lingkungan jangka panjang,” jelasnya.
Diakhir, Amir mengatakan, untuk mewujudkan apa yang menjadi visi misi Kota Kendari, tentu diperlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga organisasi kemasyarakatan, menjadi landasan dalam menyusun arah pembangunan Kota Kendari lima tahun ke depan.
“Kita sama-sama berharap RPJMD ini membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi mewujudkan Kendari sebagai kota yang layak huni, adil, sejahtera, dan berkelanjutan,” harapnya. (Adv)
