LENSATENGGARA.COM – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam keputusan tersebut, Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional bersama dua wakil kepala lembaga tersebut.
Pengumuman pergantian pimpinan BGN disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo Hadi.
Selain menyampaikan pergantian pimpinan, pemerintah juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah berlangsung proses audit internal di lingkungan BGN. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap kinerja lembaga.
“Semua sedang dalam proses audit internal. Itu adalah bagian dari, sekali lagi kami sampaikan, bagian dari monitoring dan evaluasi terus menerus yang kita lakukan,” ujar Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Meski demikian, pemerintah belum merinci lebih lanjut alasan pergantian pimpinan BGN maupun hasil audit internal yang sedang berjalan. Hingga saat ini, belum ada informasi mengenai siapa yang akan mengisi posisi Kepala Badan Gizi Nasional setelah pencopotan Dadan Hindayana.
Pergantian pimpinan ini menjadi perhatian publik mengingat Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemerintah di bidang pemenuhan gizi masyarakat, termasuk pelaksanaan program makan bergizi gratis yang menjadi salah satu agenda prioritas nasional. (*)
