LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Eko Hery Winarno, resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menggantikan Harry Bowo.
Pengukuhan Eko Hery Winarno dilakukan Wakil Gubernur Sultra Hugua, di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro, jajaran Forkopimda Sultra, kepala daerah kabupaten/kota se-Sultra serta para inspektur daerah.
Sebelum ditugaskan di Sultra, Eko Hery Winarno diketahui menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat. Ia kini dipercaya melanjutkan kepemimpinan BPKP Sultra setelah Harry Bowo menyelesaikan masa tugasnya.
Dalam sambutannya, Hugua menyampaikan apresiasi kepada Harry Bowo atas pengabdian dan kerja sama selama menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sultra.
Di saat yang sama, ia menyampaikan ucapan selamat kepada Eko Hery Winarno yang mendapat amanah baru untuk memimpin Perwakilan BPKP Sultra.
“Selamat atas pengukuhan Bapak Eko Hery Winarno sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami berharap, dengan bekal pengalaman, kapasitas, dan komitmen yang dimiliki, Bapak dapat menjalankan tugas dengan baik dan mampu menangani berbagai tantangan pengembangan daerah melalui tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Hugua.
Hugua mengatakan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan membutuhkan pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari terlaksananya kegiatan maupun tingkat penyerapan anggaran.
“Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan atau terserapnya anggaran. Kita perlu memastikan sumber daya direncanakan dan dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, sehingga hasil pembangunan benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, penguatan sistem pengendalian internal, penerapan manajemen risiko serta upaya pencegahan dan pengendalian kecurangan perlu menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut Hugua, BPKP memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah daerah memperkuat tata kelola sekaligus mengawal program pembangunan agar berjalan sesuai ketentuan dan mencapai sasaran.
“Kami berharap Perwakilan BPKP terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah yang dibangun melalui komunikasi dan koordinasi yang baik serta kerja sama yang konstruktif, dengan tetap menjunjung tinggi independensi, objektivitas, dan profesionalisme BPKP,” katanya.
Ia berharap sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi berbagai persoalan serta menemukan langkah perbaikan terhadap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPKP RI melalui Perwakilan BPKP Sulawesi Tenggara atas peran strategis selama ini dalam mengawal tata kelola keuangan dan pembangunan daerah melalui koordinasi, konsultasi, reviu, dan asistensi,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan BPKP, Susilo Widhyantoro, mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sultra yang telah memfasilitasi pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Sultra.
Menurut Susilo, pergantian pimpinan tersebut bukan sekadar proses administratif, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kerja antara BPKP dengan pemerintah daerah.
“Momentum ini bukan semata-mata merupakan prosesi pergantian kepemimpinan, tetapi juga menegaskan kembali kuatnya sinergi antara BPKP dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mengawal akuntabilitas serta pencapaian agenda pembangunan di Sulawesi Tenggara,” kata Susilo.
Ia berharap Eko Hery Winarno dapat diterima sebagai mitra kerja oleh Pemerintah Provinsi Sultra maupun pemerintah kabupaten dan kota. Dengan demikian, kerja sama yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Susilo menegaskan, keberhasilan pengawasan BPKP tidak hanya diukur berdasarkan jumlah penugasan yang diselesaikan ataupun laporan yang diterbitkan. Lebih jauh, pengawasan harus mampu membantu pemerintah menyelesaikan persoalan, memperbaiki tata kelola, mengendalikan risiko serta memastikan program pembangunan memberikan hasil dan manfaat bagi masyarakat.
“Diperlukan penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta upaya pencegahan dan pengendalian fraud secara sistematis, dengan tetap menjaga independensi dan objektivitas profesional,” ujarnya.
Dengan kepemimpinan baru, Perwakilan BPKP Sultra diharapkan semakin berperan dalam memberikan pandangan objektif, peringatan dini serta solusi terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Hugua juga kembali menyampaikan apresiasi kepada Harry Bowo atas dedikasinya selama memimpin Perwakilan BPKP Sultra.
“Terima kasih dan apresiasi atas pengabdian Bapak Harry Bowo selama menjalankan tugas sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya juga mengucapkan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga kesuksesan senantiasa menyertai langkah Bapak,” kata Hugua.
Hugua menilai pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika dalam perjalanan tugas pemerintahan. Namun, menurutnya, kontribusi dan manfaat yang diberikan selama menjalankan amanah akan tetap menjadi bagian penting yang dikenang.
“Jabatan akan berakhir, masa tugas akan berjalan. Tetapi jika kebaikan dan manfaat yang kita tinggalkan, itu akan terus memberikan arti,” pungkasnya. (*)
