LENSATENGGARA.COM, KENDARI – Pemerintah Daerah Konawe Utara (Konut) menegaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat secara holistik dalam rencana paskatambang. Hal ini disampaikan dalam kegiatan konsultasi publik penyusunan Rencana Pasca Tambang (RPT) dan Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) oleh PT Bumi Nikel Nusantara (BNN) di Swissbel Hotel Kendari hari ini.
Kegiatan ini menekankan bahwa rencana paskatambang tidak hanya berfokus pada pemulihan lingkungan, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat secara menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh seorang perwakilan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
Perwakilan tersebut mengapresiasi PT Bumi Nikel Nusantara atas pelibatan publik dalam proses perencanaan paskatambang dan pemberdayaan masyarakat. “Ini sejalan dengan semangat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas yang menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Disampaikan bahwa kegiatan pertambangan berdampak signifikan pada lingkungan serta struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RPT dan RIPPM harus mempertimbangkan aspek-aspek ini secara menyeluruh. “Kehadiran perusahaan di daerah harus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal, tidak hanya selama kegiatan tambang berlangsung, tetapi juga setelahnya,” tambahnya.
Pemerintah Daerah Konut berharap PT Bumi Nikel Nusantara menunjukkan komitmen kuat terhadap pemulihan lahan dan lingkungan dalam RPT-nya. Sementara itu, untuk RIPPM, perusahaan didorong untuk menyusun program yang menjawab kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda.
“Misalnya pada aspek ekonomi, perusahaan bersama masyarakat dapat mengembangkan beragam potensi ekonomi. Sehingga ketika perusahaan tak lagi beroperasi, masyarakat yang awalnya kehidupan ekonomi mereka bergantung pada perusahaan, tetap berdaya,” jelasnya.
Sinergi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai sangat penting. Konsultasi publik ini menjadi wadah krusial untuk menjaring aspirasi, masukan, dan harapan semua pihak. “Sinergi dengan Pemda sangat esensial, khususnya pada aspek RIPPM. Kami memiliki data terkait masalah daerah, misalnya pada aspek kemiskinan, kesehatan, dan data penting lainnya untuk optimalisasi rencana program perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat paskatambang,” tegasnya.
Ditambahkan pula harapan agar semua peserta aktif memberikan masukan konstruktif demi penyusunan dokumen yang kredibel dan aplikatif. “Saya berharap konsultasi publik ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan dokumen RPT dan RIPPM yang bukan hanya menjadi formalitas administratif, tetapi benar-benar menjadi rencana aksi nyata yang membawa manfaat jangka panjang bagi Konawe Utara dan masyarakatnya,” pungkasnya.
Kegiatan konsultasi ini turut dihadiri perwakilan dari Dinas Perhubungan Konawe Utara, General Manager PT BNN bersama perwakilan teknik dan wakil perwakilan teknik, Dinas PTSP Konawe Utara, perwakilan Camat Andowia, serta perwakilan dari Desa Puuwonua dan Desa Puusuli. (*)
